PENANDATANGANAN PK DAN SKP

 photo PK DAN SKP_zpsnbuk6abc.gif
Mengawali Tahun anggaran 2016, beberapa penyusunan laporan dan rencana kerja yang menjadi kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta Aparatus Sipil Negara (ASN) nya harus diselesaikan. Kewajiban bagi SKPD adalah membuat laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 seperti Laporan Keuangan (LK), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). LK merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama satu periode sedangkan LKIP merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Baik LK maupun LKIP merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

LPPD dan LKPJ merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. LKPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah. Sedang LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. 

Sedangkan bagi ASN, selain harus menyusun dan mengajukan Penilaian Prestasi Kerja yang terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja (PK) Tahun 2015 kepada Atasan langsungnya, juga berkewajiban menyusun dan mengajukan SKP Tahun 2016 sesuai amanat PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Untuk para pejabat struktural, selain menyelesaikan kewajiban tersebut juga harus menyusun Perjanjian Kinerja seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan ASN dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 berupa lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Informasi tersebut disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Tahun 2016 di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016. Penandatangan tersebut merupakan tindaklanjut dari telah ditandatanganinya PK dan SKP Inspektur selaku pimpinan SKPD oleh Bupati Banjar, oleh karenanya PK dan SKP Inspektur tersebut menjadi pedoman bagi para ASN di Inspektorat Kabupaten Banjar. PK Inspektur merupakan penjabaran dari Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dari Inspektorat Kabupaten Banjar. Dengan sumber dari Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), PK dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maka digunakan oleh Inspektur untuk menyusun SKP-nya. 

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur juga menyampaikan tentang pentingnya SKP karena SKP merupakan rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Oleh karenanya berdasarkan PP 46 tahun 2011 pasal 6 disebutkan bahwa PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS. Bukan itu saja, berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS disebutkan bahwa bagi PNS yang realisasi SKP nya dibawah 25% maka akan dikenakan sanksi disiplin hukuman berat. Oleh karena itu, dengan prosesi penandatanganan PK dan SKP ini, juga menjadi awal bagi para Pejabat Fungsional Tertentu (PFT) khususnya Auditor Kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar yang melakukan pemeriksaan atas aspek Sumber Daya Aparatur (SDA) untuk lebih mencermati penyusunan SKP di obyek pemeriksaan.