PKS AUDIT KINERJA

 photo AUDIT KINERJA_zpswmlfbse3.gif
Di sektor publik atau pemerintah dikenal beberapa jenis audit yaitu Audit Keuangan, Audit Kinerja, Audit operasional (Audit kepatuhan) dan Audit dengan tujuan tertentu seperti Audit investigative dan Audit forensik. Audit kinerja merupakan salah satu jenis audit yang dilakukan sebagai pengembangan diri audit keuangan. Audit kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga/ Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran yang kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (performence audit merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi aspek ekonomi, efisien dan efektifitas, maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentan organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja dan sistem informasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan kepada manajemen. Penjelasan tersebut disampaikan oleh inspektur Kabupaten Banjar sebagai pengantar Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang Audit Kinerja yang disampaikan oleh Diana Hakimah, ST, MSi selaku Pejabat Pengawas Pemerintah Muda di Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Dalam paparannya Diana menyampaikan bahwa Kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian prestasi atau unjuk kerja dari instansi pemerintah. Hasil kerja instansi ditunjukkan melalui capaian keluaran dan hasil dari suatu kegiatan atau program, sebagai upaya instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijabarkan dari misi atau tugas dan fungsinya. Di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah keluaran / hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dijelaskan bahwa audit kinerja adalah audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. 

Sementara itu, dalam buku The Performance of Management, Leo Herbert mendefinisikan audit kinerja sebagai “audit yang meliputi penentuan sasaran audit (audit objective) oleh auditor independen mengenai ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dari kinerja manajemen, perolehan bukti sehubungan dengan tujuan audit tersebut, penganalisisan bukti untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai apakah manajemen sudah menjalankan kegiatan atau programnya dengan ekonomis, efisien dan efektif serta pelaporan hasil audit tersebut kepada pihak yang berkepentingan”. Sebagai bagian dari pengembangan audit keuangan, maka Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mewajibkan dalam laporan keuangan melampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. 

Terdapat perbedaan antara audit kinerja dan audit operasional (audit kepatuhan) yang biasanya menjadi program reguler atau proram kerja pengawasan tahunan oleh APIP yang diantara adalah pertama audit kinerja lebih menekankan pada hasil atau “results based” artinya fokus dari audit kinerja adalah peningkatan hasil atau kinerja, sedangkan audit operasional menekankan pada proses atau “process review” artinya fokus kepada seberapa baik suatu proses dikendalikan. Kedua audit kinerja mendasarkan pengujiannya pada kerangka Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai kriteria efisiensi dan efektivitas operasi, sementara audit operasional lebih menekankan pada ketaatan pada peraturan yang berlaku sebagai kriteria. 

Ketiga audit kinerja mendasarkan saran perbaikan kinerja pada identifikasi kelemahan sebagaimana ditunjukkan oleh hasil capaian kinerja sesuai dengan kerangka IKU yang dipergunakan, sedangkan audit operasional mendasarkan saran perbaikan pada kelemahan yang ditemukan dari hasil evaluasi atas pengendalian manajemen yang diterapkan. Dan yang keempat dalam audit kinerja telah menggunakan teknik-teknik modern seperti Customer Surveys, Activity Mapping, Benchmarking, Balanced Score Card (BSC), sementara untuk audit operasional masih menggunakan teknik seperti Verifikasi, Cek, Uji/test, Vouching, Tracing, Scanning, Rekonsiliasi, Konfirmasi, Bandingkan, Inventarisasi/opname, Inspeksi dan lainnya dengan tujuan untuk mengetahui adanya gap.

Gap dalam audit kinerja ditunjukan dengan adanya capaian yang jauh lebih rendah dari tolok ukurnya. Dengan adanya gap tersebut, pemeriksa mengumpulkan informasi detail/rinci, sehingga dapat diperoleh faktor penyebab hakiki dari penyimpangan/gap tersebut. Hipotesis awal yang muncul pada fase pengujian sistem pengendalian intern akan diuji dan bila perlu dimodifikasi setelah informasi baru diperoleh dan diuji. Analisis harus difokuskan pada hasil atau “focus on results”. Perolehan informasi dipandu oleh program pengujian yang memungkinkan tim pemeriksa untuk memahami bagaimana setiap pekerjaan pengujian berhubungan dengan hasil yang diharapkan. Pada intinya, fokus pengujian bukan pada pengendalian atau proses. 

Untuk melakukan audit kinerja diperlukan sumber-sumber informasi seperti Rencana stratejik instansi pemerintah: visi dan misi organisasi, Tugas pokok dan fungsi organisasi, Laporan audit sebelumnya, reviu, evaluasi dan penerapan dalam aktivitas organisasi. Anggaran yang diperkirakan dan realisasi. Hasil diskusi dengan manajemen, pegawai dan stakeholder lainnya. Arsip kebijakan entitas, kebijakan pemerintah yang dipublikasikan ke masyarakat, Kebijakan dan prosedur terkait pengumpulan, pengukuran, dan pelaporan kinerja (termasuk uraian sistem informasi manajemen), Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja, Petunjuk Operasional kegiatan DPA yang memuat target output dari kegiatan yang dilakukan, laporan kinerja tahunan dan catatan atau notulen rapat pimpinan instansi, peraturan adminstratif internal lainnya yang berhubungan dengan sistem pengukuran kinerja. Demikian paparan yang disampaikan Diana selaku narasumber.