e-FILING

 photo eFILING_zpsuvmnj4cy.gif
Pada tahun 2009, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/02/M.PAN/3/2009 tentang Kewajiban Pegawai Negeri Sipil untuk Mematuhi Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Dalam edaran tersebut disebutkan bahwa semua pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan wajib pajak harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan dengan benar, lengkap, dan melaporkannya secara tepat waktu. Jika tidak, maka PNS bisa dijatuhi hukuman disiplin. Untuk menegaskan kembali kewajiban tersebut, tahun 2015 diterbitkan kembali SE Menpan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filing. 

Demikian disampaikan oleh Inspektur dalam membuka Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang Tutorial Pengisian SPT Pajak secara online melalui e-Filing dengan narasumber dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Banjarbaru yang dipimpin oleh Adi Setia Wardana. PKS ini dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban pajak oleh PNS khususnya di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar selaku wajib pajak dan juga sebagai pembekalan bagi tim pemeriksa Inspektorat untuk mengukur tingkat kepatuhan dari wajib pajak ASN di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Inspektur mengimbau agar seluruh pejabat struktural, pejabat fungsional dan dan PNS segera mempersiapkan data pendukung pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2015, terutama bukti potong pajak penghasilan yang dikeluarkan bendahara Inspektorat. Hal yang sama nantinya para bendahara di SKPD diharapkan sesegera mungkin memberikan bukti potong pajak penghasilan pejabat atau PNS di lingkungan satuan kerjanya. 

e-Filing adalah cara melaporkan data-data perpajakan (dalam hal ini adalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) dengan menggunakan media elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa ASP yang telah diberi izin oleh Direktorat Jenderal Pajak di http://djponline.pajak.go.id. Dengan menggunakan aplikasi e-filing ini, Wajib Pajak tidak lagi menggunakan kertas formulir untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi namun diganti dengan menggunakan media elektronik. Caranya Wajib Pajak yang akan menggunakan aplikasi e-filing harus mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk mendapatkan eFIN (Electronic Filing Identification) sebagai alat autentikasi pada saat registrasi ke aplikasi e-Filing. Pada kegiatan PKS tersebut, tim dari KPP Banjarbaru memberikan eFIN kepada peserta yang selanjutnya bersama Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan untuk melakukan registrasi ke e-Filing. 

Sesuai ketentuan, setelah memperoleh e-FIN maka Wajib Pajak harus mendaftarkan diri melalui website Direktorat Jenderal Pajak (djponline.pajak.go.id) paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya e-FIN. Dengan memasukan NPWP dan e-FIN, maka wajib pajak akan menerima kode password yang dikirim ke alamat email wajib pajak. Password tersebut bersama dengan NPWP digunakan oleh Login ke e-Filing dan wajib pajak dapat mulai mengisi SPT nya secara online. Bagi ASN/TNI/POLRI yang tidak memiliki usaha diluar, maka pemilihan form pengisian yang sesuai adalah blanko 1770S untuk yang pendapatan brutonya diatas 60juta dan 1770SS untuk yang pendapatan brutonya dibawah 60juta. e-Filing akan memandu wajib pajak dalam mengisi form tersebut secara sistematis diawali dengan mengisi identitas, Lampiran I, Lampiran II, Induk dan Kirim SPT. 

Pada tahap pengisian identitas, wajib pajak diminta memilih tahun SPT yang akan diisi dengan status normal bila mengisi untuk pertama kali atau perubahan bila ingin melakukan perubahan. Selanjutnya, wajib pajak akan diarahkan untuk melanjutkan proses ketahap selanjutnya di lampiran I. Dalam Lapiran I ini wajib pajak diminta mengisi Bagian A berupa data Penghasilan Netto Dalam Negeri Lainnya, Bagian B untuk penghasilan Yang Tidak Termasuk Obyek Pajak dan Bagian C untuk isian Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain dan PPh yang ditanggung Pemerintah. Bila Pengisian pada Lampiran I sudah lengkap dan benar, maka dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya di Lampiran II yang terdiri dari 4 bagian A,B,C dan D. 

Bagian A diisi untuk Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final. Bagian B tentang posisi Harta pada Akhir Tahun, Bagian C tentang Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun dan Bagian D tentang Daftar Susunan Anggota Keluarga. Apabila Tahap ini telah selesai maka diteruskan dengan mengisi Induk yang berupa isian untuk Penghasilan Netto, Penghasilan Kena Pajak, PPh Terutang, Kredit Pajak, PPh Kurang/Lebih Bayar, Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak Berikutnya, Lampiran dan pernyataan. sebelum melakukan pengiriman SPT, maka wajib pajak terlebih dahulu meminta kode verifikasi daei sistem yang selanjutnya sistem akan mengirim kode verifikasi ke alamat email wajib pajak. Dengan memasukan kode verifikasi tersebut maka SPT akan terkirim dalam bentuk data elektronik tersebut secara online dengan sistem e-Filing melalui situs DJP. 

Karena SPT yang disampaikan dalam bentuk data elektronik, maka apabila SPT yang disusun berstatus Kurang Bayar, maka Wajib Pajak harus membayar dulu di bank atau kantor pos dengan menggunakan SSP. Setiap pembayaran pajak pasti mendapatkan nomor tertentu yaitu NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara), nomor ini kemudian diinputkan dalam e-SPT. Setelah SPT disampaikan, maka Wajib Pajak akan diberikan notifikasi yang memberitahukan status SPT yang disampaikan. Dalam hal e-SPT yang disampaikan dinyatakan lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka kepada Wajib Pajak diberikan Bukti Penerimaan Elektronik sebagai tanda terima penyampaian SPT Tahunan. Bukti Penerimaan Elektronik adalah informasi yang meliputi nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti penerimaan, dalam hal e-Filing dilakukan melalui website Direktorat Jenderal Pajak.