EVALUASI SAKIP UNTUK PENINGKATAN AKIP

 photo PENGHARGAAN AKIP_zpso1nu2zai.gif
Untuk lebih meningkatkan koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka melalui Surat Undangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor : Und/28/S.PANRB/01/ 2016 diselenggarakan Acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, se-Provinsi Kalimantan, se-Provinsi Papua Tahun 2015 pada tanggal tanggal 11 sd 13 Februari 2016 bertempat di Gedung Sabuga Institut Teknologi Bandung (ITB) Bandung. Acara yang dihadiri oleh para Para Deputi Kemen PANRB,Kepala Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda dan Bagian Organisasi se Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua dan Papu Barat diisi dengan pidato pembukaan oleh Menteri PANRB Prof.Dr.H. Yuddy Chrisnandi, ME tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Dalam pidatonya, Menteri PANRB menyampaikan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah adalah aktualisasi dari kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Diperlukan sebuah Sistem untuk membangun akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya dengan sasaran untuk mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, adanya transparansi instansi pemerintah dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Tidak alasan baik itu luasnya wilayah maupun keterbatasan menciptakan akuntabilitas kinerja yang baik. Dan yang juga penting bahwa kinerja tersebut harus disusun dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar masyarakat mengetahui dan menilai apa yang dilakukan pemerintah bahkan masyarakat dapat terlibat langsung dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan. 

Pada acara tersebut, diserahkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Menteri PANRB kepada pemerintah daerah. Dari evaluasi AKIP Tahun 2014 maka untuk Kabupaten Banjar mendapat predikat B (Baik) atau naik dari sebelumnya yang masih CC (Cukup). Prestasi ini merupakan bentuk penghargaan atas kerja keras Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memenuhi target-target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diikuti dengan target kinerja SKPD yang dituangkan dalam Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD. Target kinerja diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang setidaknya memenuhi karakteristik Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Achievable (dapat dicapai dan berorientasi kepada Hasil), Relevan (berkaitan dengan tujuan dan sasaran) dan Timely (tepat waktu) atau diakronimkan dengan SMART. 

Menindaklanjuti hasil koordinasi tersebut dan untuk meningkatkan nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Banjar di masa datang, Inspektur memberikan peparan tentang peran Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan Evaluasi AKIP SKPD dan Reviu LKIP Pemerintah Kabupaten Banjar sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Instansi Pemerintah. Disampaikan oleh inspektur bahwa untuk evaluasi AKIP Tahun 2015 telah diterbitkan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai acuan APIP untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau unit kerja/SKPD di lingkungan Instansi Pemerintah. Melalui evaluasi tersebut, hasilnya akan digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan AKIP khusunya kinerja pelayanan publik. 

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge) yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya. 

Kerangka Kerja Evaluasi atas implementasi SAKIP dilakukan melalui Perumusan Tujuan Evaluasi, Penentuan Ruang Lingkup Evaluasi, Perancangan desain Evaluasi, Pemilihan Metode, Teknik, Instrumen dan Alat, Pelaksanaan Penugasan Evaluasi serta Pelaporan dan Pendokumentasian Hasil Evaluasi. Ada yang baru dalam permen PANRB tersebut yaitu evaluator yang ditugaskan untk melakukan evaluasi SAKIP harus memenuhi persyaratan telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP dan telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut. Dalam hal kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka sampai tahun 2016 setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP (mulai dari anggota tim sampai dengan penanggung jawab evaluasi) telah mengikuti pelatihan di kantor sendiri (in house training) di masing-masing APIP seperti yang dilakukan Inspektur saat ini. 

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dimulai dari Survei pendahuluan dengan maksud untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi, memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi, dan merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi. Pengumpulan data dan informasi pada survei pendahuluan dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu melalui angket (kuesioner), wawancara, observasi, studi dokumentasi, atau kombinasi diantara beberapa cara tersebut. Sedangkan teknik analisis data antara lain dengan telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode statistik, pembandingan, analisis logika program dan sebagainya. Dari hasil survei pendahuluan, dilakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dengan fokus pada kriteria-kriteria yang telah ditentukan namun tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya. Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. 

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian seperti dilustrasikan pada anak lampiran Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan. Demikian Inspektur menjelaskan tatacara evaluasi atas implementasi AKIP di depan para pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.