PKS E-SAKIP DAN REVIU LKIP

 photo PKS E-SAKIP_zpsvus7n2nf.gif
Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan dalam Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah harus disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai Kinerja instansi pemerintah, yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh Pengguna Anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Pengungkapan informasi tentang Kinerja ini adalah relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang tetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Untuk keperluan tersebut, perlu disusun suatu sistem akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan strategis, sistem penganggaran, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan yang dicakup dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk menggantikan ketentuan yang termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga dapat dihasilkan suatu Laporan Keuangan dan Kinerja yang terpadu. 

Dalam praktiknya kedua laporan tersebut dibuat terpisah yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, maka LKPD harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelum disampaikan kepada pihak legislatif sesuai dengan kewenangannya. Pemeriksaan BPK dimaksud adalah dalam rangka pemberian pendapat (opini) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan demikian, Laporan Keuangan yang disusun oleh pemerintah yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa masih berstatus belum diaudit (unaudited financial statements) namun terlebih dahulu harus direviu oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sementara untuk LKIP diatur kemudian dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pelaksanaan ketentuan Pasal 20 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2006. 

Dalam Perpres 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pimpinan unit organisasi/kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah. Berdasarkan Laporan Kinerja tahunan tersebut Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS/PPN), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja tahunan berisi ringkasan tentang Keluaran dari Kegiatan dan Hasil yang dicapai dari Program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBN/APBD. Sama dengan LKPD, sebelum disampaikan kepada Gubernur dan Menteri maka LKIP harus direviu oleh inspektorat selaku APIP dan dituangkan dalam pernyataan telah direviu yang ditandatangani oleh APIP. 

Demikian disampaikan oleh Inspektur dalam membuka Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Evaluasi SAKIP (E-SAKIP) dan Reviu LKIP yang disampaikan oleh Maria Ulfah, SE selaku Auditor Muda dengan peserta dari seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. Dijelaskan oleh inspektur, reviu LKIP baru dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar sejak Tahun 2015 seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Permen PANRB tersebut dinyatakan bahwa reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas dengan tujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi kinerja dalam laporan kinerja kepada pimpinan instansi pemerintah. 

Selain reviu LKIP, Inspektorat juga ditugaskan untuk melakukan E-SAKIP tahun 2015 berdasarkan Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. E-SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah yang diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. E-SAKIP lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan dengan ruang lingkup meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. 

Dalam Lampiran Permen PANRB 12 tahun 2015, hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan SDM sebagai evaluator. Kualitas SDM evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan pelaksanaan evaluasi yang berkualitas. Persyaratan evaluator mencakup pertama telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP dan kedua telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP. Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut. Dalam hal kedua persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka sampai tahun 2016 setidaknya evaluator yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP (mulai dari anggota tim sampai dengan penanggung jawab evaluasi) telah mengikuti pelatihan di kantor sendiri (in house training) di masing-masing APIP. Inspektorat Kabupaten Banjar telah memiliki SDM yang mempunyai dua sertifikat tersebut yaitu Maria Ulfah, SE selaku narasumber PKS, sementara sebagian memiliki salah satu dari keduanya dan yang lainnya belum. 

Oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan tersebut Inspektur memerintahkan kepada Maria Ulfah,SE untuk menyampaikan materi E-SAKIP dalam PKS. Dalam paparannya, Maria Ulfah,SE menjelaskan tentang metodologi dan teknik evaluasi. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada, dengan demikian evaluator dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat secara praktis untuk perbaikan implementasi SAKIP dan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sementara teknis evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content) permasalahan yang dievaluasi dan validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh. Sebelum dilakukan E-SAKIP, maka perlu dibuat perencanaan sebagai kerangka kerja (framework) bagi seluruh tingkatan manajemen pihak evaluator dalam melaksanakan proses evaluasi. 

E-SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah pertama Instansi pemerintah/unit kerja/SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil; kedua pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja; ketiga pengungkapan informasi pencapaian kinerja; keempat monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis; kelima keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya; keenam capaian kinerja utama dari masing-masing Instansi pemerintah/unit kerja/SKPD; ketujuh Tingkat implementasi SAKIP instansi pemerintah/unit kerja/SKPD dan kedelapan memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum ditindaklanjuti. Demikian disampaikan oleh Maria Ulfah, SE.