BENCHMARKING KAPABILITAS APIP

 photo STUBAN TANJUNG_zpsekuvtpms.gif
Menindak lanjuti hasil rapat koordinasi Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan yang menunjuk Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai benchmarking bagi Inspektorat di Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka meningkatkan kapabilitasnya, maka rekan sejawat dari Inspektorat Kabupaten Tabalong berkunjung ke Inspektorat Kabuoaten Banjar. Rombongan yang dipimpin oleh Abdul Khoir selaku Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kabupaten Tabalong terdiri dari Rina Setyana, S.Sos, MSi, Suryaningsih dan Drs. H. Syaiful Kifli selaku Auditor Madya serta Hairun Najah, SE dan Susi Arum, SE selaku Auditor Pertama diterima langsung oleh Kencanawati, S.Hut, MT selaku Sekretaris dan Drs.H. Irwan Kumar, MAP selaku Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Banjar. Adapun maksud dan tujuan benchmarking yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong adalah untuk mengukur dan membandingkan kinerjanya terhadap aktivitas atau kegiatan serupa yang ada di Inspektorat kabupaten Banjar sehingga diperoleh gambaran dalam (insight) mengenai kondisi kinerja organisasi untuk selanjunya dapat mengadopsi best practice dalam rangka meningkatkan kapabiltas Inspektorat Kabupaten Tabalong.

Kabupaten Tabalong berada di bagian utara Provinsi Kalimantan Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur memiliki luas wilayah daerah lebih kurang 3.946 Km2 dengan ibukota kabupaten di Tanjung. Secara geografis Kabupaten Tabalong memiliki kawasan dataran rendah di bagian selatan, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh Pegunungan Meratus di utara dengan sumber daya alam mulai dari hasil tambang, perkebunan, hingga pertanian dan beberapa di antaranya menjadi komoditas unggulan. Hasil tambang yang dominan di kabupaten ini adalah batu bara dan minyak bumi ,sedangkan komoditas perkebunan dan pertanian yang menjadi unggulan adalah buah-buahan seperti langsat, rambutan, cempedak, durian. Selain itu, komoditas perkebunan unggulan kabupaten Tabalong berupa karet, kokoa dan kelapa sawit. Secara administatif pemerintah Kabupaten Tabalong memiliki wilayah yang dibagi menjadi 12 Kecamatan dengan desa dan kelurahan sebanyak 131. 

Meskipun luas wilayah dan administrasi Kabupaten Tabalong tidak sebesar Kabupaten Banjar, namun pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Tabalong selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sama dengan Inspektorat Kabupaten Banjar. Disampaikan oleh Abdul Khoir, bahwa saat ini Inspektorat Kabupaten Tabalong belum memiliki Standart Operating Procedured (SOP) yang lengkap untuk mengakomodasi seluruh proses kegiatan dan proses kerja dari setiap fungsi yang mendukung tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan, sehingga kemampuan APIP masih tergantung pada kemampuan masing-masing individu. Risiko atas kondisi tersebut adalah proses pelaksanaan pemeriksaan menjadi tidak berkelanjutan apabila individu yang berkompeten dipindahtugaskan ke instansi lain. Bila diukur dengan Internal Audit Capability Model (IA-CM), maka konsisi kapabilitas Inspektorat Kabupaten Tablong berada di level 1 (Initial) 

Dalam kesempatan tersebut, Kencanawati, S.Hut, MT menyampaikan bahwa berdasarkan assessment yang dilakukan oleh BPKP, kondisi APIP saat ini 85,23 % APIP masih berada di level 1, sementara 14,56 % berada di level 2 dan hanya 0,21 % di level 3. Tidak ada satupun APIP di level 4 dan 5. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa kinerja, tatakelola dan sumberdaya APIP belum kapabel. Oleh karenanya presiden memerintahkan agar di akhir RPJMN periode 2015-2019, komposisi kapabilitas APIP harus meningkat dengan 85 % di level 3. Untuk membangun kapabilitas APIP memerlukan proses dan waktu yang relatif cukup tergantung dari komitmen para pihak yang berkepentingan. Semakin tinggi komitmen dari para pemilik kepentingan, maka waktu yang diperlukan untuk meningkatan kapabilitas APIP ke level yang lebih tinggi menjadi lebih cepat. Komitmen yang ditunjukan oleh Inspektorat Kabupaten Tabalong dengan melakukan benchmarking ke Kabupaten Banjar adalah modal untuk meningkatkan kapabilitasnya ke level 2 (infrastructure). 

Dijelaskan oleh Kencanawati yang juga selaku ketua Tim Self Improvment kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar untuk saat ini berada di level 2 dan sedang berproses menuju level 3 (integrated) dalam rangka mendukung Visi Reformasi Birokrasi yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia dengan melakukan perubahan diarea pengawasan sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Peningkatan kapabilitas juga menjadi tuntutan atas visi Inspektorat Kabupaten Banjar dalam mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik di Kabupaten Banjar melalui pengawasan yang profesional dengan misinya meningkatkan peran pengawasan untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah serta terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan meningkatkan kualitas pengawasan dalam rangka meningkatkan kinerja Instansi 

Penilaian kapabilitas APIP berdasarkan kriteria IACM dikelompokkan ke dalam lima Level, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap Level terdiri dari enam Elemen, yaitu Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada sampai Level 5 tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau Key Process Area (KPA). KPA merupakan suatu tatanan utama (building blocks) yang menentukan level kapabilitas suatu unit audit internal, dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait, jika dilaksanakan bersama-sama akan mencapai tujuan (purpose) dan menghasilkan output dalam jangka pendek dan outcome dalam jangka panjang. Penilaian kapabilitas dapat dilakukan secara mandiri (self assessment) terhadap KPA yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi kapabilitas APIP saat ini. 

Self assessment juga diperlukan untuk mengetahui area yang harus diperbaiki (areas of improvement = AoI) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. AoI tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun action plan dan se1anjutnya APIP melaksanakan action plan dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan outcome dari suatu KPA. Selama proses self improvement berlangsung, inspektur Kabupaten Banjar melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan action plan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya BPKP melakukan monitoring terhadap perkembangan kapabilitas secara regional, sektoral, dan nasional. BPKP menyediakan pedoman teknis self assessment bagi APIP yang didukung dengan aplikasi, sedangkan quality assurance akan dilakukan oleh BPKP. Demikian Kencanawati membagikan pengalaman Inspektorat Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kapabilitas Inspektorat Kabupaten Banjar kepada rekan sejawatnya dari Inspektorat Kabupaten Tabalong.