PENAJAMAN SAKIP

 photo PENAJAMAN SAKIP_zps1q0cjgvp.gifSistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). SAKIP diimplementasikan secara self assesment oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Konsep akuntabilitas menyadarkan bahwa penyelenggara pemerintah tidak hanya bertanggungjawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai hirarki institusional, tetapi juga bertanggungjawab kepada masyarakat umum dan stakeholders lainnya sebagai bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan. 

Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik. Dan SAKIP ini juga perlu di evaluasi sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Dalam permen PANRB tersebut dinyatakan bahwa Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi (self assesment) atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun dengan menugaskan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masing-masing. APIP menggunakan Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah sebagai acuan untuk melakukan evaluasi di Instansi Pemerintah dan/atau unit kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Instansi Pemerintah. 

Untuk lebih menajamkan proses evaluasi atas implementasi SAKIP, Inspektorat Kabupaten Banjar menggelar Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang SAKIP. Untuk kesekian kalinya PKS tentang SAKIP ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi aparaturnya di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. Untuk PKS kali ini disampaikan oleh narasumber dari Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Sulkhan, SH yang sehari-hari menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah. Dalam kesempatan membuka PKS, Inspektur menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Petunjuk Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang mengacu kepada Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 sebagai pedoman evaluasi. Namun demikian, dalam Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2015 dipersyaratkan bahwa untuk tahun 2016 ini, evaluator SAKIP minimal harus pernah mengikuti PKS tentang penyusunan dan evaluasi SAKIP, oleh karena itu PKS dilaksanakan untuk memenuhi persayaratan tersebut. 

Saat ini belum semua aparat Inspektorat Kabupaten Banjar pernah mengikuti Pendidikan dan pelatihan tentang penyusunan SAKIP dan evaluasi SAKIP, satu-satunya auditor yang sudah mengikuti kedua pelatihan tersebut adalah Maria Ulfah, SE Auditor Muda, sementara yang lainnya hanya mengikuti salah satunya dan ada yang belum sama sekali. Inspektur mengingatkan bahwa memahami SAKIP sangat penting bukan hanya untuk evaluator implementasi SAKIP, tetapi juga bagi seluruh aparat Inspektorat yang melaksanakan program kerja pengawasan tahunan. Dengan memahami SAKIP, maka semua tim pemeriksa dapat mengawal kesesuaian program dan kegiatan dengan Rencana Stratejik (Renstra) dan Rencana Kerja (RK) serta pencapaian kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Dengan demikian, pada setiap akhir anggaran semua SKPD dapat menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) secara tepat waktu dan tepat mutu. 

LKjIP bertujuan untuk memberikan informasi kinerja instansi pemerintah dan memberikan manfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance) yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat; menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; menjadi masukan serta umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah; terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Demikian disampaikan oleh inspektur mengawali PKS SAKIP yang disampaikan oleh Sulkhan, SH yang diikuti oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Dalam paparannya, narasumber menyampaikan bahwa Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian. Pada akhirnya evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam Laporan KE.