PENINGKATAN KOORDINASI APIP

 photo PENINGKATAN KOORDINASI APIP_zpssahvoucu.gif
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diterbitkan sebagai upaya untuk meningkatkan kehandalan penyelenggaraan fungsi pengawasan intern dan kualitas sistem pengendalian intern dalam mengawal pelaksanaan pembangunan nasional dan anggaran pendapatan dan belanja negara/daerah secara transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. Perpres tersebut menetapkan BPKP untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, BPKP menyelenggarakan banyak fungsi yang antara lain adalah pengordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor. 

Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan intern, Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Bapak Sumitro,AK,CA,CFrA melakukan blusukan ke pimpinan daerah dan inspektorat provinsi/ kabupaten/ kota se Kalimantan Selatan. Tujuan blusukan Kaper BPKP selain untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan tugas dan fungsi BPKP kepada para pemimpin daerah yang baru terpilih, juga dimaksudkan untuk mensinergikan pelaksanaan pengawasan pembangunan di daerah dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Kabupaten Banjar yang beberapa saat lalu telah memiliki pimpinan daerah baru, berkesempatan untuk di kunjungi oleh Bapak Sumitro. Kaper yang terkenal dengan pantunnya dan tak menyukai formalitas dalam koordinasi, menyampaikan beberapa kata kunci bagi bupati yang baru dilantik dalam menjalankan tugasnya yaitu peningkatan sistem pengendalian intern dengan memanfaatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) baik itu Inspektorat maupun BPKP. 

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebut Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penyelenggaraan SPIP wajib dilakukan oleh menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu unsur terpenting dari SPIP sebagai bagian Soft control adalah Lingkungan Pengendaliaan dimana kepemimpinan yang kondusif atau kepala daerah yang memiliki komitmen atas kompetensi serta mampu menegakan integritas dan nilai etika. 

Disampaikan oleh Kaper BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, bahwa BPKP sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diberi tugas sebagai pembina SPIP. dan oleh karenanya BPKP membantu pimpinan Instansi Pemerintah untuk melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya masing-masing untuk mengetahui kinerja dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah-kelola (mismanagement). BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan telah membuka klinik konsultasi selama 7 hari seminggu untuk melayani pemerintah daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan apabila menemui kendala dalam penyelenggaraan SPIP maupun pelaksanaan anggaran di masing-masing daerah. 

Dalam kesempatan tersebut, Bapak Sumitro yang didampingi oleh Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) Bapak Yan Setiadi,SE dan Ibu Asri juga tak melewatkan waktu untuk mampir ke kantor Inspektorat Kabupaten Banjar dan diterima langsung oleh Inspektur. Kaper BPKP mendorong Inspektorat Kabupaten Banjar untuk lebih meningkatkan kapabilitasnya sampai ke level 3 atau Integrated yang ditunjukan dengan kemampuan APIP untuk menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Level 3 adalah target dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menghendaki kapabalitas APIP pada Tahun 2019 sebanyak 85 %. Saat ini, dari lima level skala Internal Audit Capability Model (IA-CM), 85,23 % APIP masih berada di level 1, sementara 14,56 % berada di level 2 dan hanya 0,21 % di level 3. Tidak ada satupun APIP di level 4 dan 5. 

Disampaikan oleh Inspektur bahwa sampai saat ini BPKP perwakilan Kalimantan Selatan telah banyak membantu Pemerintah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan tatakelola dan akuntabilitas keuangan dan kinerja. Bukan itu saja, pembinaan yang terus menerus dilakukan oleh BPKP dalam meningkatkan sumber daya Aparatur dan kapabilitas APIP sangat dirasakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar sehingga mampu mencapai ke level 2 dan direncanakan pada tahun 2016 ini bisa meningkat ke level 3, demikian halnya dengan peningkatan maturitas SPIP, posisi maturitas SPIP di Pemerintah Kabupaten Banjar berada di level berkembang atau dengan skor 2,93. Dengan koordinasi antar APIP yang terus ditingkatkan oleh BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, maka pemerintah Kabupaten Banjar khususnya dan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan semakin tahun akan semakin meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerjanya.