ASSET TRACING

 photo ASSET TRACING_zps26xc36ng.gif
Saat ini, dalam Sistem Informasi Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (SIHARKA) di lIngkup Pemerintah Kabupaten Banjar yang di kelola oleh Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), 823 ASN dari Jabatan struktural Eselon III dan IV telah menyampaikan LHKASN-nya. Kewajiban LHKASN bagi ASN termuat dalam SE Men PAN dan RB Nomor 1 tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dalam SE tersebut, APIP ditugaskan untuk melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN, serta melakukan klarifikasi dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada wajib lapor jika pada saat verifikasi terdapat indikasi adanya ketidakwajaran. Tugas tersebut bukanlah hal yang mudah bagi APIP, melakukan verifikasi, klarifikasi dan PDTT untuk menelusuri kekayaan/asset tracing ASN adalah hal yang mustahil dilakukan oleh APIP dalam kapsitas kelembagaannya yang sangat terbatas. Namun demikian, sekedar untuk menambah wawasan bagi para pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar, Inspektur memaparkan materi Asset Tracing atau penelusuran aset dalam Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) di aula kantor. 

Paradigma baru pemberantasan korupsi tidak lagi sekedar memberikan efek jera melalui penghukuman penjara yang seberat-beratnya, tetapi juga harus mampu mengembalikan ase-aset yang telah dicuri kepada negara dan sekaligus melakukan pemiskinan bagi para pelaku korupsi atau fraud (Frauder). Sebelumnya, pemberian penghukuman semata selain tidak mampu mengembalikan kerugian negara, juga menjadi pembenar bagi para frauder untuk melakukan fraud kembali atau bahkan memancing frauder baru untuk melakukan hal yang sama dikarenakan hasil kekayaan ataupun aset yang dia peroleh jauh lebih besar dan menguntungkan daripada hukuman yang diganjarkan kepada mereka. Dengan menjalani beberapa tahun hukuman pidana dengan berbagai remisi yang diterima, maka setelah itu dia dapat menikmati kekayaannya yang tidak mungkin dimiliki meski dia rajin menabung dengan menyisihkan gajinya dari mulai kerja sampai pensiun 

Asset Tracing berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh sesorang dan/atau koorporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum kepada negara atau Fraud (kecurangan), organisasi atau suatu entitas yang dirugikan. Seiring dengan semakin berkembangnya dunia teknologi informasi dan intelegensia frauder, maka pengamanan hasil fraud dan kejahatan lainnya semakin canggih dengan merekayasa, menyamarkan dan menutupi/menyembunyikannya dari penegak hukum. Namun demikian, auditor forensik atau investigator yang sudah terlatih harus mampu menelusuri, menelisik jejak hasil fraud yang sudah disamarkan atau dimanipulasikan dalam bentuk asset lainnya sehingga diperoleh alat bukti yang handal dan memadai dalam rangka proses litigasi. Upaya kamuflase hasil tindak pidana kecurangan bisa melalui money laundering maupun penggelapan aset. 

Salah satu upaya untuk menyamarkan aset adalah dengan Pencucian uang/Money laundering. Dalam Undang Undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pencucian Uang/money laundering adalah Perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyampaikan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan,atau perbuatan lainnya atas harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Ada tiga proses dalam Pencucian uang/Money laundering yaitu pertama dengan penempatan/placement, kedua pelapisan/layering, dan ketiga Integrasi/integration. 

Tahap Penempatan/placement merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (finansial system) atau upaya menempatkan uang giral kembali kedalam sistem perbankan (Bank, aset mahal, barang antik dan perhiasan). Tahap pelapisan/layering merupakan upaya untuk menstransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana/dirty money yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (bank) sebagai hasil usaha penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain (menjual sekuritas yang lain). Tahap Integrasi/Integration merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadiharta kekayaan yang halal/clean money untuk kegiatan bisnis yang halal. Menelusuri aset pada tahap integrasi sangat sulit sehingga perlu waktu dan keahlian khusus. 

Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan dalam melakukan asset tracing diantaranya adalah melalui lembaga resmi pemerintah seperti Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK) dengan jaringan yang dimilikinya dalam Financial Intellegence Unit (FIU) maupun Interpol yang ada di luar negeri, Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT). APIP tentu tidak memiliki aset untuk cara-cara tersebut. Laporan Hasil Analisis (LHA) dari PPATK hanya akan diberikan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti, sedangkan LTKM yang di buat oleh Bank dan LTKT dari penyedia transaksi tunai hanya disampaikan kepada PPATK. Tetapi kadang kala, bila terjadi persengketaan di dalam suatu keluarga biasanya akan mengungkapkan asal muasal didapatnya harta benda tersebut, peristiwa ini yang mungkin dapat digunakan oleh APIP untuk mengetahui sumber aset dalam proses verifikasi dan klarifikasi LHKASN. 

Dengan diketahuinya posisi aset frauder, maka tindakan pemulihan (asset recovery) melalui proses mengubah asset yang sudah ditemukan dalam asset tracing menjadi asset untuk diserahkan pada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa atau kepada negara dalam pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam skala besar yang melibatkan jasa keuangan atau perbankan di luar negeri, maka aset tracing dilakukan bekerjasama dengan Financial Action Task force on Money Laundering (FATF) yang merupakan salah satu infrastruktur terpenting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang di tiap negara. Sedangkan untuk pemulihan kerugian salah satunya dengan kerjasama antar negara lain untuk pemblokiran rekening atau penyitaan. Demikian disampaikan inspektur dalam mengakhiri PKS tentang Asset Tracing yang dilanjutkan dengan sesi diskusi untuk menambah wawasan.