FGD RPJMD

 photo RPJMD_zpsmnthcv1q.gif
Memperhatikan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tertanggal 13 Januari 2016 Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 ditegaskan bahwa salah satu kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah mereviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pemerintah daerah. Dalam SE Mendagri tersebut terdapat penekanan khusus bagi daerah otonomi baru atau yang baru melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, maka APIP harus melakukan reviu terhadap konsistensi antara Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). 

RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) Tahunan. Sedangkan RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJMD merupakan respon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan dengan pendekatan berdasarkan prinsip-prinsip strategis, teknokratis,demokratis dan partisipatif, politis, perencanaan bottom up (usulan dari bawah/masyarakat) yang dipadukan dengan perencansan Top-Down (merupakan program nasional/provinsi/kabupaten/kota). 

Kabupaten Banjar adalah kabupaten yang baru melaksanakan Pilkada serentak tanggal 09 Desember 2015, oleh karena itu berdasarkan SE Mendagri Nomor 700/025/A.4/IJ, maka Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP harus melakukan reviu terhadap RPJMD. Untuk memenuhi amanat SE tersebut, Inspektur Kabupaten Banjar berkesempatan hadir dalam Focus Group Discussion ( FGD ) penyusunan draft RPJMD khususnya berkaitan dengan sasaran, strategi, kebijakan, program prioritas dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dilaksanakan dan dicapai. Pembahasan antara inspektur dan tim penyusun RPJMD adalah informasi awal sebelum dilakukan reviu atas dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran bertujuan untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan terhadap informasi dalam Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sesuai dengan RPJMD; informasi dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sesuai dengan RKPD; informasi dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sesuai dengan RKPD; informasi dalam RKA-SKPD sesuai dengan PPAS dan Renja-SKPD dan perumusan dokumen rencana pembangunan dan anggaran tahunan daerah telah sesuai dengan tatacara dan kaida-kaidah perencanaan pembangunan. 

Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah oleh APIP dimaksudkan untuk menelaah atas penyusunan rencana pembangunan tahunan yaitu RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dariRPJMD) dan renja-SKPD dan reviu dokumen anggaran tahunan daerah yaitu KUA-PPAS dan RKA-SKPD dalam upaya membantu Kepala Daerah dalam menghasilkan dokumen APBD yang berkualitas untuk mencapai prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat sebagaimana dalam audit karena reviu tidak mencakup pengujian atas pengendalian intern, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, pengujian atas dokumen sumber dab pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan, pengujian/inspeksi fisik, pengamatan, konfimasi sebagai cara pemerolehan bukti yang menguatkan sebagaimana biasa dilakukan dalam pelaksanaan audit. Oleh karena itu reviu tersebut hanya untuk mendapatkan keyakinan yang terbatas atas perencanaan pembangunan dan penganggaran. 

Kepatuhan atas peraturan dalam reviu didasarkan pada kaidah perencanaah pembangunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara substansi, normatif, operasional dan faktual. 

RKPD secara substansial harus memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun. Kedua RKPD secara normatif menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD). ketiga RKPD secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan keempat RKPD secara faktual harus menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

RPJMD, RKPD, Renja-SKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD merupakan satu kesatuan dokumen rencana resmi daerah yang disusun secara konsisten sebagai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam rangkaian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Perda tentang APBD. Dalam hal terjadi perubahan rencana tahunan, konsistensi antara perencanaan dan penganggaran tetap harus dijaga, maka perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dan menjadi landasan penyusunan perubahan KUA-PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD. Mekanisme penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah telah diatur dalama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti untuk tahun 2017 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017.