MENUJU INTEGRATED

 photo MENUJU INTEGRATED_zpsdap2zcu6.gif
Menurut penilaian Presiden Joko Widodo bahwa Pengawasan Intern Pemerintah hingga saat ini belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencegahan korupsi karena masih banyak aparat yang berada di level satu atau Initial. Ini dibuktikan dengan assessment Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang diperoleh hasil bahwa kapabilitas APIP mayoritas berada di level 1 (Initial) sebanyak 85,23%, level 2 (Infrastructure) 14,56% dan level 3 (Integrated) hanya 0,21%, tidak ada satupun APIP di level 4 (Managed) dan level 5 (optimizing). Leveling kapabilitas APIP dari 1 sampai 5 diukur dengan menggunakan model yang Internal Auditor - Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) sebagai kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Internal Audit Capability Model (IA-CM). IA-CM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola, organisasi dan harapan profesional.

Setiap level kapabilitas menjelaskan karakteristik dan kemampuan dari suatu kegiatan APIP baik sebagai ukuran atau kompleksitas suatu organisasi atau risiko yang terkait. Untuk level 1 (initial) merupakan kondisi dimana proses pelaksanaan audit oleh APIP tidak berkelanjutan, tidak memiliki pedoman SOP pengawasan intern, dan kemampuan APIP tergantung pada kemampuan masing-masing individu. Sedangkan level 2 (Infrastructure) yaitu kondisi APIP sudah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan telah ada pengembangan profesi untuk masing-masing individu APIP. Untuk level 3 atau Integrated ditunjukan dengan kemampuan APIP untuk menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Level 4 (Managed) ditunjukan dengan APIP telah mampu memberikan jaminan secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern dan Level 5 (Optimizing) merupakan kondisi APIP yang sudah menjadi agen perubahan. 

IA-CM menyatakan bahwa tingkat kapabilitas APIP sebenarnya dibangun berdasarkan kebutuhan organisasi. Dengan kata lain, jika organisasi memerlukan tingkat yang lebih besar dari kecanggihan dalam praktik audit internal, aktivitas APIP biasanya berada pada tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Tingkat kemampuan audit internal sering dikaitkan dengan struktur tata kelola organisasi di mana itu terletak. Untuk saat ini, tingkat kebutuhan Pemerintah Kabupaten Banjar khususnya dan Pemerintah umumnya atas kemampuan APIP adalah level 3 yaitu mampu untuk menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. Oleh karenanya, inspektorat Kabupaten Banjar yang saat ini kapabilitasnya telah berada di level 2 perlu melakukan perbaikan dalam rangka menuju level 3 atau integrated. Demikian disampaikan Inspektur dalam mengawali ekspose hasil self assessment dan self improvment kapabilitas APIP yang dihadiri oleh para pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Dalam Level IA-CM terdiri dari enam Elemen, yaitu Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. Untuk berada sampai Level 5 tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau Key Process Area (KPA). KPA merupakan suatu tatanan utama (building blocks) yang menentukan level kapabilitas suatu unit audit internal, dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait, jika dilaksanakan bersama-sama akan mencapai tujuan (purpose) dan menghasilkan output dalam jangka pendek dan outcome dalam jangka panjang. KPA disajikan dalam sebuah elemen pada setiap level kapabilitas yang mencakup tujuan, kegiatan penting, keluaran (output), hasil (outcome), dan memformalkan praktik. Penetapan tujuan dimaksudkan untuk menentukan hasil yang diharapkan dan sebagai indikator untuk menetapkan besaran sumber daya yang harus digunakan oleh APIP untuk mencapai tujuan dari setiap level kapabilitas. 

Sedangkan penentuan kegiatan penting dimaksudkan agar setiap KPA dapat mengidentifikasi kelompok kegiatan terkait yang apabila dilakukan secara kolektif dapat dicapai tujuan dan pada akhirnya kegiatan tersebut menghasilkan keluaran dan hasil. Dalam melakukan kegiatan harus mengacu pada praktik-praktik yag telah diformalkan dalam bentu Standar pengawasan yang dipengaruhi oleh lingkungan eksternal, sifat dan kompleksitas organisasi, dan kewenangan APIP. Ada lima langkah utama untuk menjamin keberlanjutan KPA yaitu pertama pembangunan komitmen dan pengembangan kebijakan, kedua penyediaan sumber daya yang memadai (ability to perform), ketiga implementasi kebijakan, keempat pengukuran peningkatan kapabilitas dan kelima validasi untuk menilai peningkatan kapabilitas. Sebagai wujud pembangunan komitmen dan pengembangan kebijakan, di inspektorat Kabupaten Banjar telah dibentuk tim self assessment dan tim self improvement yang telah mengikuti diklat di Pusdiklat BPKP. Hasil kerja kedua tim tersebut kemudian disampaikan dalam ekspose untuk didiskusikan dan sebagai isian pernyataan di penilaian kapabilitas APIP yang nantinya akan divalidasi oleh BPKP. 

Untuk menuju level integrated maka kumulatif 24 KPA dijabarkan dalam 151 pernyataan formulir isian (58 pada level 2 dan 93 pada level 3 dan harus sudah terpenuhi seluruhnya ditandai dengan jawaban “ya”. Dari hasil ekspose tim self assessment yang disampaikan oleh Eny Marlia masih terdapat beberapa pernyataan pada level integrated yang  tertandai dengan "sebagian". Oleh karena itu, mejadi tugas tim self improvement untuk mengidentifikasi area tersebut untuk dilakukan perbaikan (Area of Improvement-AOI). Nantinya AOI digunakan oleh inspektur sebagai dasar untuk menyusun rencana aksi (action plan) dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan outcome dari suatu area proses kunci tersebut. Inspektorat Kabupaten Banjar akan menyusun dokumen Rencana Tindak (Action Plan) Peningkatan Kapabilitas APIP antara lain dengan menyempurnakan kebijakan, ketentuan, dan prosedur (infrastruktur) yang sudah ada/tersedia, namun masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar audit, best practice. 

Selain itu untuk peraturan dan kebijakan yang belum ada, Inspektorat kabupaten Banjar akan menyusun infrastruktur tersebut dengan mengacu pada teori, standar audit, kriteria dan best practices serta indikator kapabilitas yang tercermin pada KPA serta melaksanakan seluruh kebijakan, ketentuan dan prosedur dalam seluruh tahapan kegiatan pengawasan untuk memenuhi KPA. KPA yang menjadi perhatian di elemen 1 level 3 adalah audit kinerja/program evaluasi dan layanan konsultansi; KPA untuk elemen 2 adalah koordinasi tim, pegawai yang berkualifikasi profesional dan membangun tim dan kompetensinya; elemen 3 mempunyai dua KPA yaitu perencanaan audit berbasis risiko dan kualitas kerangka kerja manajemen; eleman 4 dengan tiga KPA, yaitu pelaporan manajemen APIP, informasi biaya dan pengukuran kinerja; untuk elemen 5 terdiri dari dua KPA, yaitu komponen manajemen tim yang integral dan koordinasi dengan pihak lain yang memberikan saran dan penjaminan; serta elemen 6 mempunyai dua KPA yaitu mekanisme pendanaan dan pengawasan manajemen terhadap kegiatan APIP.