RAKOR KEPEGAWAIAN

 photo RAKOR KEPEGAWAIAN_zps6cyhqryc.gif
Rapat koordinasi (Rakor) bidang Kepegawaian di Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasing dilatar belakangi oeh tujuan untuk menjamin pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Rakor dilaksanakan di Aula Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin yang berada jalan Bhayangkara No. 1 Sei Ulin Banjarbaru yang dibuka oleh Kepala BKN Dr. Ir. Bima Arya Wibisana dan dihadiri oleh Inspektur dan Kepala Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi/Kabupaten/Kota se regional VIII yang meliputi wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Dalam sambutan pembukaannya, Kepala BKN menyampaikan pentingnya pembinaan penyelenggaran ASN dalam bidang pertimbangan teknis, formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan penyimpanan informasi Pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh Instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan Sistem Informasi ASN.

Rakor yang dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 11-13 April 2016 itu, diisi dengan diskusi panel dengan narasumber dari BKN dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN). Hari pertama diisi dengan paparan tentang manajemen PNS dalam upaya peningkatan kesejahteraan oleh Yuliana Setiawati, SH,MM selaku Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian. Materi paparan berkaitan dengan akan diterapkannya sistem penggajian bagi PNS dengan Single salary yang terdiri dari 3 komponen yaitu Gaji, Tunjangan Kemahalan dan Kinerja. Saat ini, berdasarkan PP No.7 Tahun 1977 tentang Gaji PNS, penghasilan sah yang diterima seorang pegawai negeri sipil terdiri atas gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan gaji istimewa, tunjangan, serta Honorarium. Dalam implementasinya, sistem penggajian ini masih menyisakan beberapa permasalahan karena besaran gaji yang diberikan dirasakan kurang memenuhi unsur kehidupan layak, gaji PNS kurang kompetitif dan tidak memenuhi prinsip “equity” atau keadilan. Dengan sistem sekarang ini, menyebabkan kurangnya motivasi PNS untuk berkineja karena variabel penggajian hanya berdasarkan masa kerja dan golongan ruang. 

Dalam single salary system, total penghasilan PNS penilaiannya mulai dari grade satu hingga grade 17 dan untuk golongan diistilahkan mulai dari step satu hingga step 10. Contohnya, untuk PNS golongan tertinggi yang masuk grade satu step 10, gaji bersih minimal sekira Rp5,4 juta. Sedangkan PNS yang menempati grade 17 di step yang sama, maksimalnya bakal menerima penghasilan bersih hingga Rp57,2 juta. Tiap grade dan step bakal meningkatkan besaran gaji dari hasil kinerja seorang abdi negara. Jadi sistem penggajian tidak lagi berdasarkan pangkat dan golongan, tetapi didasarkan pada bobot dan grade setiap PNS. Dengan penerapan sistem single salary ini, maka tujuannya adalah untuk mendorong motivasi kerja para PNS. Seseorang yang menginginkan gaji besar harus giat dan lebih semangat bekerja karena bila berkinerja baik, maka gajinya juga baik. Penerapan single salary system hingga kini masih dibahas lintas kementerian yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Paparan ke dua disampaikan oleh Tauchid Djatmiko, SH, MM selaku Kepala Kantor BKN Regional V Jakarta yang berisi tentang pengawasan dan pengendalian manajemen ASN. Dijelaskan oleh Tauchid Djatmiko, SH, MM bahwa yang dimaksud Manajemen ASN dalam Undang Undang ASN terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Adapun Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Sementara itu, untuk Manajemen PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, gaji dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Dalam rangka penetapan kebijakan Manajemen ASN, dibentuk KASN yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. Pembentukan KASN ini untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan Manajemen ASN untuk menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik dan kode perilaku ASN. 

Lebih lanjut Tauchid Djatmiko, SH, MM menjelaskan bahwa untuk meningkatkan pengendalian manajemen ASN diperlukan sinergi antara Inspektorat Daerah, Kantor Regional BKN dan BKN atau disebut tritunggal. Dalam kesempatan tersebut, Inspektur Kabupaten Banjar menyampaikan kendala peraturan perundangan yang menjadi penghambat sinergi dari tritunggal, bahwa berdasarkan Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah, ini mengandung arti bahwa pengawasan dan pemeriksaan inspektorat tidak boleh serta merta disampaikan kepada Instansi lain tanpa melalui persetujuan Kepala Daerah. Oleh karena itu, Inspektur Kabupaten Banjar menyarankan agar sibergi tritunggal dapat optimal, perlu dibuat tatakerja antara Inspektorat Daerah, Kantor Regional BKN dan BKN dengan membuat kebijakan yang disusun bersama antara BKN dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, BKN selaku pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian (Audiwan) lebih intens untuk membina para Audiwan yang ada di Inspektorat Daerah. 

Paparan ketiga tentang Pengawasan dan Pengendalian PNS pasca Undang Undang ASN yang disampaikan oleh Drs, Paulus Dwi Laksono selaku Direktur Bidang Pengawasan Kinerja. Disampaikan oleh Direktur Bidang Pengawasan Kinerja bahwa UU ASN ditetapkan setelah mempertimbangankan pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara yang belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu perlu diwujudkan ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi melaui penetapan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu dan oleh karena itu perlu adanya pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas tersebut sebagai tanggungjawab kinerjanya, 

Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and political development) serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat. Untuk dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Selain materi tersebut, peserta rakor bidang kepegawaian juga diberikan pengetahuan tentang persiapan masa pensiun yang disampaikan Dr. Sulardi selaku penasihat Bank BTPN. Bank BTPN merupakan Bank berstatus Bank Non Devisa yang berdiri sejak berdiri sejak 1958, produk dan layanannya seputar pensiun. Bank BTPN memberikan fasilitas pinjaman modal bagii para PNS melalui kredit pensiun dalam rangka membantu para purnabhakti untuk melakukan dan mengembangkan usahanya setelah pensiun. Kredit Pensiun Sejahtera merupakan fasilitas kredit yang dirancang khusus bagi para pensiunan. Produk ini menawarkan pilihan jangka waktu kredit 1-120 bulan, dengan plafon kredit maksimal Rp 300 juta dan proses pembayaran yang mudah. Fasilitas kredit pensiun ini memberikan perlindungan bagi ahli waris dengan jaminan fasilitas kredit lunas bila nasabah meninggal karena dilindungi asuransi jiwa kredit. Angsuran untuk pelunasan kredit dipotong langsung dari manfaat pensiun bulanan.