AUDIT PKKN

 photo PKKN_zpsijtavqlv.gif
Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) adalah audit dengan tujuan tertentu untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan yang timbul dari suatu kasus korupsi/fraud yang digunakan untuk mendukung proses litigasi. Kompetensi dalam melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara merupakan salah satu kompetensi keahlian dari auditor forensik seperti ditetapkan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.46/Men/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. Pengertian Keuangan negara disebutkan dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan dalam Penjelasan pengertian umum Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Bab I Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17/2003, yang dimaksud Keuangan Negara adalah Segala hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dgn uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
 
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17/2003 meliputi hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara; Pengeluaran Negara; Penerimaan Daerah; Pengeluaran Daerah; kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. Dan oleh sebab itu etiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. 

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara dalam UU Nomor 17/2003 adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan dalam penjelasan pengertian umum UU Nomor 31/199 yang dimaksud Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Demikian disampaikan oleh inspektur dalam Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang dihadiri oleh para pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu lingkup Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Korupsi sebagai salah satu jenis fraud berdasarkan UU 31/1999 juncto UU 20/2001 dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, satu diantaranya adalah berkaitan dengan kerugian keuangan negara yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3. Disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

Bentuk kerugian keuangan negara dapat berupa ; Pengeluaran suatu sumber/kekayaan yg seharusnya tidak dikeluarkan; Pengeluaran suatu sumber/kekayaan lebih besar dari yg seharusnya menurut kriteria yang berlaku; Hilangnya sumber/kekayaan yang seharusnya diterima; Penerimaan sumber/kekayaan lebih kecil/rendah dari yg seharusnya diterima; Timbulnya suatu kewajiban yg seharusnya tidak ada; Timbulnya suatu kewajiban yg lebih besar dari yg seharusnya; Hilangya suatu hak yg seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yg berlaku; Hak yg diterima lebih kecil dari yg seharusnya diterima. Sedangkan untuk menghitung kerugian negara bersifat kasuistik dan spesifik sehingga harus dikembangkan oleh auditor berdasarkan proses bisnis dan jenis penyimpangan yang terjadi. Metode penghitungan kerugian keuangan yang dikembangkan oleh auditor dalam lingkup profesi akunting dan auditing tersebut harus dapat diterima secara umum. Metode perhitungan keuangan negara anatara lain Kerugian total (total loss); Kerugian total dengan penyesuaian; Kerugian bersih (net loss); Harga Wajar; Opportunity cost dan Bunga (Interest). Demikian Inspektur menutup PKS tentang Audit PKKN