BUKTI AUDIT DAN BUKTI HUKUM

 photo BUKTI AUDIT DAN HUKUM_zpsucfy1obb.gif
Pengumpulan dan evaluasi bukti dalam audit forensik akan menghasilkan Audit’s Working Papers (Kertas Kerja Pemeriksaan = KKP) yang direviu secara berjenjang. Bukti-bukti dalam KKP pertama dapat berupa hasil pengujian fisik (physical examination) yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud (tangible asset), kedua adalah hasil konfirmasi (confirmation) yang berupa tanggapan baik secara tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen untuk memverifikasikan keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor, ketiga berupa hasil uji dokumen yang merupakan pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan auditi untuk mendukung informasi yng tersaji atau seharusnya tersaji dalam laporan keuangan, keempat adalah hasil prosedur analitis (analytical procedures) yang mengunakan berbagai perbandingan dan hubungan-hubungan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lainnya nampak wajar dengan maksud memahami proses bisnis entitas, menilai kemampuan keberlanjutan entitas, menunjukkan munculnya kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian sample pada audit rinci.

Bukti KKP yang kelima bisa berbentuk hasil wawancara kepada klien (inquiries of the client) dalam rangka memperoleh informasi baik secara lisan maupun tertulis dari auditi sebagai tanggapannya atas berbagai tanggapannya atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Bukti keenam diperoleh dari hasil hitung uji (reperformance) yang melibatkan pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh auditi pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil auditor. Pengujian kembali atas berbagai perhitungan ini terdiri dari pengujian atas keakuratan aritmatis klien. Hal ini mencakup sejumlah prosedur seperti pengujian perkalian dalam faktur-faktur penjualan dan persediaan, penjumlahan dalam jurnal-jurnal dan catatan-catatan pendukung, serta menguji perhitungan atas beban depresiasi dan beban dibayar di muka. Pengujian kembali atas berbagai transfer informasi mencakup penelusuran nilai-nilai untuk memperoleh keyakinan bahwa pada saat informasi tersebut dicantumkan pada lebih dari satu tempat, maka informasi tersebut selalu dicatat dalam nilai yang sama pada setiap saat. 

Bukti terakhir adalah hasil observasi dari penggunaan indera perasa untuk menilai aktivitas-aktivitas tertentu. Sepanjang proses audit, terdapat banyak kesempatan bagi auditor untuk mempergunakan indera penglihatan, pendengaran, perasa, dan penciumannya dalam mengevaluasi berbagai item yang sangat beraneka ragam. Merupakan kewajiban auditor untuk menindaklanjuti berbagai kesan pertama yang didapatnya dengan berbagai bentuk bukti audit lainnya yang bersifat nyata. Disisi lain, karena audit forensik dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui ada dan tidaknya fraud yang dapat digunkan dalam proses litigasi, maka pemanfaatn bukti audit untuk kepentingan litigasi tidak terlepas dari pasal 184 KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang sah yaitu : keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; dan keterangan terdakwa. Demikian Inspektur dalam mengawali penyampaian Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dengan materi Bukti Audit dan Bukti Hukum di depan para pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Adapun yang dimaksud dengan keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan Ahli menurut Pasal 1 butir 28 KUHAP adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Alat bukti surat menurut Pasal 187 KUHAP sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah kesatu : Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 

Kedua Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; ketiga surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; dan keempat surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Sementara menurut Pasal 188 KUHAP ayat (1), Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti yang terakhir adalah keterangan terdakwa yang menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP, adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. 

Bukti audit tidak serta merta dapat dijadikan bukti hukum. Pada dasarnya audit forensik dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan antara kondisi di lapangan dengan kriteria, untuk menghasilkan informasi atau bukti kuantitatif yang dapat digunakan di proses pengadilan. Oleh karena itu hasil audit forensik bersifat mendukung melalui bukti atas terjadinya atau tidak terjadinya fraud yang disampaikan dalam persidangan (litigation support) oleh Ahli (auditor forensik) sebagai bukti keterangan ahli. Sementara itu, penyidik selaku Aparat Penegak Hukum (APH) yang mempunyai kewenangan untuk menyita, dapat melakukan penyitaan atas dokumen-dokumen yang tidak dapat diperoleh oleh auditor yang memang tidak memiliki kewenangan untuk menyita. Dokumen yang disita menjadi alat bukti Surat. Permintaan keterangan dan interogasi yang dilakukan oleh penyidik mempunyai kekuatan sebagai alat bukti keterangan, sedangkan konfirmasi dan wawancara yang dilakukan oleh auditor bukan merupakan alat bukti keterangan. Laporan Hasil Audit Investigasi dapat digunakan sebagai petunjuk, demikian penyampaian inspektur.