PKS AUDIT FORENSIK

 photo EKSPOSE AUDIT FORENSIK_zpsk49wckbv.gif
Audit forensik adalah Suatu metodologi dan pendekatan khusus dalam menelisik kecurangan (fraud), atau audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi. Sedang Fraud (kecurangan) berdasarkan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) merupakan perbuatan yang disengaja atau diniatkan untuk menghilangkan uang atau harta seseorang dengan cara akal bulus, penipuan atau cara lain yang tidak fair. SKKNI menetapkan standar pelaksanaan Audit Forensik meliputi 6 (enam) kompetensi yaitu Melakukan identifikasi dan penelaahan masalah; Melakukan perencanaan audit forensik; Melakukan pengumpulan bukti; Melakukan evaluasi bukti; Menyusun dan mereviu kertas kerja dan menyusun laporan hasil penugasan audit. Demikian disampaikan oleh inspektur mengawali Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang Audit Forensik di kantor Inspektorat Kabupaten Banjar. PKS yang dihadiri oleh para pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu (PFT) adalah bagian pemenuhan kewajiban Inspektur untuk menyampaikan kembali materi yang di terima selama mengikuti diklat seperti diatur dalam Standard Operating Procedured (SOP) yang berlaku di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Selanjutnya inspektur Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa identifikasi dan penelaahan masalah diawali dengan diterimanya informasi tentang terjadinya fraud yang bisa didapat melalui pengaduan masyarakat, media massa, permintaan audit forensik maupun Informasi dlm bentuk dan dari sumber lainnya. Segera setelah didapatnya informasi tersebut, maka dilakukan penyiapan bahan penelaahan melalui pengumpulan informasi lebih lanjut terjadinya kecurangan/penyimpangan dan peraturan terkait untuk selanjutnya dilakukan penelaahan dengan menggunakan metode 5W + 1H. What/apa untuk memastikan substansi penyimpangan dan indikasi kerugian keuangan negaranya, Who/siapa digunakan untuk mengidentifikasi siapa pelaku penyimpangan, Where/dimana untuk menentukan lokus atau tempat terjadinya penyimpangan, When/kapan untuk mengetahui kapan penyimpangan terjadi, Why/mengapa mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan How/bagaimana untuk mengungkap cara/proses terjadinya penyimpangan. Dari hasil penelaahan tersebut kemudian digunakan untuk menyusun hipotesis yang merupakan pernyataan atau taksiran sementara dari suatu dugaan terjadinya penyimpangan yg masih harus diuji validitasnya. 

Adapun manfaat hipotesis adalah pertama untuk mempersempit ruang lingkup audit sehingga pelaksanaan audit lebih efisien, kedua untuk menyiagakan auditor terhadap fakta dan hubnya yg telah teridentifikasi, ketiga sebagai alat dalam membangun fakta yang tercerai berai ke dalam satuan penting dan menyeluruh dan keempat sebagai pedoman pengujian fakta dan hubungan antar fakta. Setelah hipotesis disusun, kemudian dibuat Laporan Hasil Penelaahan yang memuat sumber informasi, materi kasus, hasil telaahan dan Simpulan/rekomendasi berisi tentang perlu tidaknya dilakukan audit forensik. Apabila dari hasil penelaahan direkomendasikan untuk ditindak lanjuti dengan audit forensik, maka perlu dilakukan perencanaan audit dengan menyusun audit program yang dibuat berdasarkan hipotesis, merencanakan sumber daya baik untuk kebutuhan jumlah tim berdasarkan komposisi keahlian, posisi dan peran masing-masing orang, kebutuhan akan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan audit forensik, waktu penyelesaian audit serta biaya yang diperlukan sebagai dasar diterbitkannya Surat Perintah Tugas (SPT). 

Proses perencanaan sampai diterbitkannya SPT, harus memperhatikan tiga eleman dasar yang menetukan audit yaitu Kualitas, waktu dan biaya. Kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan kegagalan penugasan, oleh karena itu untuk membuat perencanaan yang baik dapat menggunakan model dan pendekatan SMEAC yang merupakan akronim dari Situation, Mission, Execution, Administration and logistic and Communication. Situation dimaksudkan untuk menggambaran keadaan yangg terjadi melaui 5W + 1H, Mission digunakan untuk menentukan harapan/tujuan yang hendak dicapai (memastikan terjadi atau tidak terjadi fraud), Execution merupakan proses untuk menyusun langkah/cara yang digunakan agar misi dapat diwujudkan (program audit), Administration and logistic merupakan tahapan untuk menentukan kebtuhan personil (Tim Audit) dan dukungan logistik (dana, peralatan dan waktu), sedangkan Communication adalh sistim komunikasi secara berjenjang dalam bentuk supervisi dan reviu. Model SMEAC merupakan strategi yang biasa digunakan dalam kemiliteran. 

Tahapan setelah perencanaan audit forensik adalah pengumpulan bukti. Arens & Loebbeccke mendefinisikan bukti sebagai segala informasi yang digunakan oleh auditor dalam rangka menentukan informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jenis bukti audit adalah Bukti (pengujian) fisik; bukti dokumen; Bukti analisis; Bukti keterangan. Keempat jenis bukti audit tersebut digolongkan/ klasifikasi keterkaitannya dengan peristiwa yang dapat digunakan sebagai dasar membuktikan atau tidak membuktikan yaitu Bukti Langsung (Direct Evidence) dan bukti Tidak Langsung (Circumstansial Evidence). Jenis bukti juga dikelompokan dalam tingkat kepercayaan (otentik) atas bukti tersebut yang meliputi bukti Utama (Primary Evidence) dan bukti Sekunder (Secondary Evidence). Bukti-bukti tersebut diperoleh dari saksi; kantor/organisasi yg menjadi obyek investigasi; kantor/ Organisasi yang melakukan interaksi/ transaksi dengan obyek investigasi; instansi pemerintah dan aparat penegak hukum; informasi elektronik; ukti forensik dan sumber informasi lainnya. 

Bukti memiliki kekuatan apabila memiliki karakteristik obyektif; berupa dokumen dari sumber resmi; opini Ahli; langsung dari sumbernya; berasal dari sistem dengan Internal Controll (pengendalian Internal) yang baik, independen dari operasi auditee; didukung oleh bukti lain; berasal dari catatan yang dibuat secara tepat waktu. Sebaliknya, bukti dikatakan lemah apabila mempunyai karakteristik subyektif; opini/pendapat pribadi; opini Awam; tidak langsung; berasal dari sistem dengan Internal Controll (pengendalian Internal) yang lemah; disiapkan oleh auditee; tidak didukung bukti lain; berasal dari catatan yang dibuat kemudian. Melalui kriteria tersebut , maka auditor forensik harus mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti tersebut untuk menjadi bahan penyusunan dan reviu kertas kerja audit (KKA) dan untuk menyusun laporan hasil penugasan audit. Demikian inspektur menutup PKS Audit Forensik untuk dilanjutkan kemudian secara rinci dalam PKS lanjutan tentang Pengumpulan dan Evaluasi Bukti.