SERTIFIKASI AUDITOR FORENSIK

 photo AUDIT FORENSIK_zps4wwyv15r.gif
Untuk menunjang kinerja Inspektorat Kabupaten Banjar dan sebagai pemenuhan atas salah satu pernyataan formulir isian kapabilitas APIP di level 3, maka Inspektur diperintahkan oleh Bupati Banjar untuk mengikuti pelatihan audit forensik di Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA) dan sertifikasi auditor forensik atau Certified of Forensic Auditor (CFrA) di Lembaga Sertifikasi Profesi-Auditor Forensik (LSP-FA). Hal ini adalah bentuk komitmen pimpinan untuk berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) melalui dukungan sumberdaya aparatur yang kompeten dan profesional dibidang pencegahan, pendeteksian dan investigasi fraud serta Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Sampai saat ini, standar internasional yang dijadikan rujukan bagi para auditor dalam mengembangkan kompetensinya adalah sebagai fraud auditor yang standar kualitasnya dapat diukur dengan menjadi seorang Certified Fraud Examiner (CFE). Sedangkan untuk Auditor Forensik diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Nomor Kep. 46/Men/II/2009 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. CFE dan CFrA merupakan pembuktian pengetahuan dan pengalaman pemegang sertifikasi tersebut sebagai seorang profesional dibidang anti-fraud. 

SKKNI adalah rumusan kemapuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dengan dikuasainya kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan akan mampu mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan, mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan, mengetahui apa yang harus dilakukan bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula dan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda. standar kompetensi tersebut di formulasikan dengan menggunakan format Regional Model Competency Standard (RMCS) yang merupakan standar kompetensi yang dikembangkan berdasarkan pada fungsi dan tugas yang ada pada bidang pekerjaan bukan berdasar pada jabatan. Standar kompetensi ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap profesi tersebut. 

Latar belakang diterbitkannya SKKNI Bidang Audit Forensik dikarenakan semakin berkembangnya bentuk kecurangan, ketidakjujuran, penggelapan dan berbagai macam bentuk serta modus kejahatan lainnya yang mengakibatkan hilangnya uang dan kemampuan baik di sektor pemerintahan dan sektor swasta. Audit forensik merupakan keahlian audit yang diperlukan untuk mebuktikan dan mengingkapkan eksistensi kasus samapi penyelesaiannya termasuk penelusuran dan pemulihan terhadap aset atau jumlah kerugian yang diakibatkan oleh kecurangan (fraud). Begitu besarnya manfaat dari audit forensik terutama sejak terungkapnya kasus-kasus besar dan menghebohkan dunia seperti kasus Enron, World.com, Sosiale Generale Bank, maupun kasus-kasus di dalam negeri yang menghilangkan uang negara dan privat hingga trilyunan rupiah, menjadi dasar bagi para ahli dibidang akunting dan auditing untuk mengembangkan jenis audit forensik. Berdasarkan kenyataan dan tantangan besar yang akan dihadapi di masa mendatang tersebut, maka perlu adanya standar kompetensi yang tidak saja diakui secara nasional akan tetapi juga diakui oleh dunia internasional. 

Standar kompetensi merupakan suatu standar bagi auditor yang melakukan audit forensik atau disebut auditor forensik yang memiliki kemampuan untuk menyajikan bukti-bukti (evidences), informasi keuangan dan bukti-bukti lain yang dapat diterima oleh pengadilan dalam proses litigasi yang mampu bersaing secara internasional. Standar kompetensi seorang auditor forensik meliputi bidang-bidang kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan), kemapuan melaksanakan audit forensik, kemapuan memberikan pernyataan secara keahlian dan kemampuan perhitungan kerugiaan keuangan dan penelusuran aset. Sebagai prasyarat terhadap bidang kompetensi dimaksud, maka seorang auditor harus memiliki pemahaman dan pengetahuan atas bidang-bidang ilmu seperti perilaku menyimpang, penilaian risiko fraud, valuasi bisnis, pencucian uang, penelusuran aset, pemberian keterangan ahli, teknik audit atas transaksi keuangan, kecurangan pengadaan barang dan jasa, kerangka hukum dan perundang-undangan, pencegahan dan deteksi fraud, teknik wawancara dan komunikasi lanjutan, komputer dan teknologi informasi serta 4 (empat) bidang materi CFE yaitu Financial Transaction ang Fraud Schemes, Criminology and Ethics, Law and investigation. 

Berdasarkan standar kompentensi dari SKKNI, untuk menjadi Auditor Forensik harus memiliki 27 kompetensi dari 4 sub bidang yang masing-masing adalah pertama untuk pencegahan dan pendeteksian fraud (kecurangan) terdiri dari 6 kompetensi yaitu melakukan presentasi anti-fraud; mengapresiasi peraturan perundang undangan yang terkait dengan fraud; mengapresiasi standar profesi yang terkait anti-fraud; mengevaluasi sistem pengendalian intern; mengevaluasi keberadaan sistem anti-fraud; melakukan bimbingan teknis untuk implementasi sistem anti-fraud. Kedua berkaitan dengan pelaksanaan audit forensik harus memiliki 6 kompetensi yaitu melakukan identifikasi dan penelaahan masalah; melakukan perencanaan audit forensik; melakukan pengumpulan bukti; melakukan evaluasi bukti; menyusun dan mereviu kertas kerja; dan menyusun laporan hasil penugasan audit. Ketiga pemberian pernyataan secara keahlian terdiri dari 3 kompetensi yaitu Melakukan pemberian keterangan ahli di depan penyidik; melakukan pemberian keterangan ahli di depan persidangan dan melakukan penyusunan laporan pemberian keterangan ahli. 

Keempat perhitungan kerugiaan keuangan dan penelusuran aset terdiri dari 12 kompetensi yaitu komptensi untuk perhitungan keuangan adalah melakukan penelaahan awal melalui ekspose; mempersiapkan penugasan dan pengumpulan bukti-bukti; melakukan penghitungan kerugian suatu kasus/perkara; melakukan pemaparan hasil penghitungan kerugian serta menyusun dan mereviu kertas kerja Menyusun dan mereviu laporan. Sementara untuk penelusuran aset kompetensinya terdiri dari mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset; melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait; melakukan penyitaan aset; melakukan inventarisasi dan verifikasi aset yang telah disita dan menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset Menyusun dan mereviu laporan penelusuran aset. Dari total 27 unit kompetensi tersebut, SKKNI Auditor Forensik membagi dalam 94 elemen kompetensi yang dijabarkan dalam 332 Kriteria Unjuk Kerja. Sebagai lembaga yang berhak melakukan pengujian dan pemberian sertifikat Auditor Forensik adalah LSP-AF. Materi materi ini didapat dari jenjang pelatihan di Fraud auditing dan audit forensik dari lembaga atau badan diklat seperti LPFA.