WTP UNTUK LKPD 2015

 photo WTP LKPD 2015_zpsboiomnsh.gif
Senin tanggal 30 Mei 2016 bertempat di aula kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dilakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2015. Acara terasa istimewa dengan kehadiran anggota BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar MBA yang ikut menyaksikan proses penyerahan LHP LKPD 2015 dari Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan kepada Kepala daerah dan Pimpinan DPRD. BPK pada sistem pemerintahan Indonesia merupakan lembaga tinggi negara yang melakukan pemeriksaan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara. Keberadaan BPK telah diatur dengan tugas dan fungsi BPK pada Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 yang berbunyi untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan BPK saat ini mendapatkan dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan Tahun 2002 dengan ditetapkannya TAP MPR No.VI/MPR/2002 yang memperkuat BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara yang independen dan profesional. 

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Salah satu kewenangan BPK dalam melaksanakan tugasnya adalah memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penjabaran dari memberikan pertimbangan atas SAP tercantum dalam UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa Pemeriksaan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh BPK. Pemeriksaan keuangan oleh BPK tersebut merupakan pemeriksaan pada Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Daerah dan hasil pemeriksaan keuangan berupa pernyataan opini tentang Tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Hal ini sesuai dengan penjelasan pasal 16 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara yang menyatakan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Selain opini, pemeriksa juga mengeluarkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi untuk LHP atas kinerja. 

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada empat kriteria yang dipakai pemeriksa. Pertama kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kedua kecukupan pengungkapan; ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan keempat efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion), Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), Tidak Wajar (adversed opinion) dan Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of opinion). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. 

Apabila opini WTP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya, maka opini tersebut dalam kategori WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Salain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain. Opini WTP DPP tidak tercantum sebagai salah satu jenis opini dalam UU Nomor 15 Tahun 2004 namun dalam kenyataannya merupakan salah satu jenis opini yang diberikan oleh BPK selama ini dan memang dimungkinkan sesuai Pernyataan Standar Auditing (PSA) sehingga perlu penegasan dalam standar pemeriksaan BPK. 

Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diberikan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sedangkan Opini Tidak Wajar (TW) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dan untuk Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan karena auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi. 

Untuk Tahun 2015, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, mengharuskan penyajian LKPD berbasis akrual dari sebelumnya berbasis Kas. Perubahan sistem akuntansi ini memerlukan upaya lebih dari pemerintah daerah karena terjadi perubahan penyajian yang signifikan dalam laporan keuangan khususnya berkaitan dengan penyusutan aset dan penyisihan piutang, namun komitmen Bupati Banjar KH. Kholilulrahman dalam memperbaiki tata kelola keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).akhirnya membuahkan hasil. Dengan melalui pembinaan dari BPK, pendampingan BPKP yang tak kenal lelah dalam penyusunan LKPD berbasis aplikasi SIMDA kepada bidang akuntansi BPKAD yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah bersama Assisten 3 dan reviu secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Banjar, maka LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2015 masih mendapat opini WTP dari BPK-RI. Penyerahan perhargaan atas perolehan opini WTP diterimakan oleh Bupati Banjar KH. Kholilulrahman didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Iqbal Kholilulrahman setelah dilakukan serah terima LHP atas LKPD Kabupaten Banjar. 

Penyerahan penghargaan opini WTP yang juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Ir. H. Nasrunsyah MP dan Inspektur Kabupaten Banjar Ir.H. Imam Suharjo, MT,CFrA merupakan yang ketiga kalinya bagi Kabupaten Banjar. Namun demikian, perolehan opini WTP tidak menjadikan pemerintah Kabupaten Banjar abai untuk menindaklanjuti semua rekomendasi BPK dan juga lengah dalam mengawal pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Opini WTP adalah entry point bagi Pemerintah Kabupaten Banjar dalam mewujudkan visi dan misinya untuk lima tahun kedepan dari Bupati terpilih KH. Kholilulrahman dan Wakil Bupati H. Saidi Mansyur yaitu mewujudkan masyarakat Banjar yang sejahtera dan Barokah melalui tiga program utama yaitu peningkatan di bidang pendidikan, peningkatan di bidang kesehatan, serta infrastruktur melalui pemerataan pembangunan.