KOMPETENSI PENELUSURAN ASET

 photo AUDIT PENELUSURAN ASET_zpshhf3ku17.gif
Untuk membuka wawasan bagi aparat pengawas di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar, Inspektur menyampaikan paparan di depan pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu Inspektorat Kabupaten Banjar tentang penelusuran aset berkaitan dengan fraud/tindak pidana korupsi (TPK) yang merupakan salah satu kompentensi yang harus dimiliki oleh profesi auditor forensik seperti diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI (Menakertrans) Nomor : Kep.46 /Men/II/2009 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik. Dalam keputusan Menakertrans tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi seorang Auditor Forensik meliputi bidang-bidang kemampuan mencegah dan mendeteksi fraud (kecurangan), kemampuan melaksanakan audit forensik, kemampuan memberikan pernyataan secara keahlian dan kemampuan melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara dan penelusuran aset.

Penelusuran Aset (Asset Tracing) adalah suatu teknik yang digunakan oleh seorang investigator/auditor forensik dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non keuangan yang berkaitan dengan aset hasil fraud atau perbuatan TPK dan atau tindak pidana pencucian uang yang disembunyikan oleh pelaku untuk dapat diidentifikasikan, dihitung jumlahnya, dan selanjutnya agar dapat dilakukan pemblokiran/pembekuan dan penyitaan untuk pemulihan kerugian akibat perbuatan pelaku TPK dan atau tindak pidana pencucian uang tersebut. Fungsi dan tugas auditor forensik dalam penelusuran aset adalah membantu Aparat Penegak Hukum (APH) berkaitan dengan pengembalian asset yang dimiliki oleh suatu organisasi atau suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Aset yang diperoleh dalam kegiatan penelusuran ini tidak serta merta berarti bahwa kerugian dapat dipulihkan. Untuk pemulihan kerugian keuangan negara atau pihak lain yang dirugikan oleh perbuatan pelaku fraud atau TPK dan atau tindak pidana pencucian uang dilakukan melaui proses mengubah aset yang sudah ditemukan menjadi aset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. 

Kegiatan penulusuran aset merupakan bagian yang penting dalam penegakan hukum pidana, Aset tindak pidana adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan yang mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau yang diduga berasal dari tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk kekayaan yang kedalamnya kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut. Aset atau kekayaan yang berasal dari hasil fraud atau TPK atau tundak pidana kejahatan lain merupakan motivasi nafsu bagi tindak kejahatan itu sendiri. Ibarat darah dalam tubuh manusia, apabila aliran harta kekayaan tersebut dapat diputuskan, maka kejahatan tersebut lama kelamaan akan menjadi lemah, berkurang aktifitasnya, bahkan menjadi mati. Hal tersebut dikarenakan pelaku kejahatan kehilangan motivasi karena tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya telah disita dan dirampas untuk kepentingan negara. 

Proses kegiatan penelusuran aset meliputi penelaahan data awal, penyusunan rencana Kegiatan, Pengumpulan Informasi, Analisis dan Verifikasi, Pemeriksaan Fisik serta Penilaian Aset dalam rangka mendapatkan data aset yang dimiliki oleh Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan pihak terkait. Kompetensi untuk bidang kemampuan penelusuran aset berdasarkan SKKNI adalah mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset, melakukan tukar menukar informasi dengan pihak terkait, membantu pelaksanaan penyitaan aset, melakukan inventarisasi dan verifikasi asey yang telah disita, menyusun dan mereviu kertas kerja penelusuran aset serta menyusun dan mereviu laporan hasil penelusuran aset. Dalam proses mengumpulkan informasi berkaitan dengan penyembunyian dan atau pengkonversian aset terlebih dahulu dilakukan perencanaan untuk menentukan cakupan informasi aset yang disembunyikan dan atau telah dikonversikan untuk kemudian dihimpun dan dievaluasi atas kepastian dari aset yang disembunyikan/dikonversikan terkait dengan tindakan fraud/TPK atau kejahatan lainnya. Dan hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada penanggungjawab penugasan. 

Salah satu upaya penyembunyian dan atau pengkonversian aset hasil tindakan fraud/TPK atau kejahatan lainnya adalah dengan pencucian uang/Money laundering yang merupakan perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyampaikan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan,atau perbuatan lainnya atas harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Ada tiga proses dalam Pencucian uang/Money laundering yaitu pertama dengan penempatan/placement, kedua pelapisan/layering, dan ketiga Integrasi/integration. Tahap Penempatan/placement merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (finansial system) atau upaya menempatkan uang giral kembali kedalam sistem perbankan (Bank, aset mahal, barang antik dan perhiasan). Tahap pelapisan/layering merupakan upaya untuk menstransfer harta kekayaan sebagai hasil usaha penempatan (placement) ke penyedia jasa keuangan yang lain (menjual sekuritas yang lain). 

Tahap Integrasi/Integration merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang halal/clean money untuk kegiatan bisnis yang halal. Modus integration dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya pertama adalah melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha yaitu menggunakan harta hasil kejahatan untuk membiayai suatu kegiatan bisnis dan uang yang ia peroleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapatan usahanya. Kedua penjualan dan pembelian aset yaitu menempatkan harta dalam aset perusahaan boneka (shell company) yang didirikan dan kemudian perusahaan tersebut melakukan pembelian aset dengan harga dinaikan (markup). Dan ketiga melalui pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih seperti kasus panama papers. Penelusuran atas penyembunyian dan atau pengkonversian aset yang sudah pada tahap integrasi sangatlah sulit sehingga perlu waktu dan keahlian khusus. Demikian inspektur memaparkan.