MENGGALI PRAKTIK REVIU DAN EVALUASI

 photo POTRET REVIU DAN EVALUASI AKIP_zpswxnrjuhi.gif
Inspektorat Kabupaten Banjar mendapat kunjungan mendadak dari rekan sejawatnya Inspektorat Kabupaten Kotabaru, rombongan yang dipimpin oleh Rahmat selaku Inspektur Pembantu (Irban) Wilayah II Inspektorat Kabupaten Kotabaru diikuti dan oleh Pahyudin selaku Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Utuh Waryoto, SHut selaku Pejabat Fungsional Auditor (PFA) Madya, Budi Setiawan, ST selaku Pejabat Fungsional Pengawas Pemerintah (PFP2) Muda dan Jahri Fadli, SE selaku PFA MUda. Kunjungan tersebut diterima oleh Koordinator Fungsional Tertentu Inspektorat Kabupaten Banjar Yusriansyah, SAP yang juga sebagai PFA Madya dengan didampingi para anggota fungsional tertentu baik dari PFA maupun PFP2, kasubag evaluasi pelaporan Min'am Naqi, ST, MT serta kasubag program dan keuangan Rahmadi SST. Berkenaan dengan hal tersebut, Yusriansyah, SAP selaku tuan rumah menyampaikan permintaan maaf atas ketidakhadiran Inspektur, Sekretaris serta para irban wilayah karena sedang melaksanakan tugas luar.
 
Dalam penyampaiannya, Rahmat selaku ketua rombongan Inspektorat Kabupaten Kotabaru menjelaskan maksud dan tujuan datang ke Inspektorat Kabupaten Banjar adalah untuk menggali praktik-pratik pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas inspektorat selaku Aparat Pengawas Internal PemerintaH (APIP) khususnya pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Dijelaskan juga bahwa pelaksanaan reviu LKPD dan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kotabaru belum optimal dikarenakan kendala geografis yakni wilayah kerja yang begitu luas dan harus menggunakan transportasi darat dan air membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama. Sementara untuk reviu RKA-SKPD sebagai bagian pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 71 tahun 2015 tentang Kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negari dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2016 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Kotabaru. 

Ajang tukar pengalaman antara Inspektorat Kabupaten Bnajar dan Kabupaten Kotabaru yang dipandu oleh Yusriansyah berlangsung akrab dan informal, Yusriansyah yang didampingi oleh tim pelaksana reviu LKPD, reviu RKA-SKPD dan evaluasi SAKIP menjelaskan bahwa secara geografis tidak ada kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Banjar dalam melaksanakan tugas pengawasan, tetapi kendala waktu tempuh sebagai kabupaten yang memiliki luas wilayah nomor 3 terluas di Kalimantan Selatan yaitu 4.668 km2 tetap ada dan menjadi pertimbangan dalam menyusun program kerja pengawasan. Pengaturan waktu ini mejadi penting khususnya untuk reviu LKPD dan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang pelaksanaannya hampir bersamaan yaitu harus sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk LKPD atau ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) untuk LKIP tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran. Untuk menyiasati hal tersebut, maka tim inspektorat secara simultan dengan proses penyusunan LKPD melakukan pemeriksaan kas dan persediaan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meyakinkan nilai saldo kas dan persediaan akhir tahun. 

Sementara itu untuk pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2015, saat ini tim evaluator Inspektorat Kabupaten Banjar sedang melakukan proses evaluasi terhadap seluruh SKPD selaku entitas laporan di lingkungan Pemerintah kabupaten Banjar sampai ditingkat terendah yaitu kelurahan. Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi SAKP dan reviu LKIP adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 22 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Sedangkan untuk kegiatan reviu RKA-SKPD, Inspektorat Kabupaten Banjar telah melaksanakan reviu RKA-SKPD sejak tahun 2013 atau sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 78 tahun 2014 tentang Kebijakan pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negari dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang mengatur untuk pertama kalinya Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan inspektorat Kabupaten/Kota melakukan reviu terhadap RKA. Kebijakan melakukan reviu RKA-SKPD pada saat itu dilatar belakangi pada pertimbangan kurang optimalnya fungsi Inspektur selaku anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar. Oleh karenanya, Inspektur menyatakan keluar dari anggota TAPD untuk kembali berperan sebagai aparat pengawasan dengan melakukan kegiatan reviu RKA-SKPD. Reviu RKA-SKPD pada saat itu baru difokuskan pada prinsip alokasi anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis. Tujuan reviu ini di dasarkan pada pengalaman hasil temuan pemeriksaan on going tahun-tahun sebelumnya yang banyak berkaitan dengan ketiga prinsip anggaran. Kendala atas tindak lanjut temuan tersebut adalah program dan kegiatan telah di tuangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 

Untuk mengurangi temuan berkaitan dengan ketidakefektifan, ketidakefisienan dan ketidakekonomisan program dan kegiatan di DPA, maka Inspektorat Kabupaten Banjar melakukan pengawasan ex-ante yang dimulai dari perencanaan anggaran dengan me-reviu RKA-SKPD. Untuk tahun 2016 dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tertanggal 13 Januari 2016 Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, maka dengan tegas dinyatkan bahwa kegiatan pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah mereviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pemerintah daerah. Dan untuk melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi, Inspektorata Kabupaten Banjar telah didukung dengan personil yang telah memiliki syarat kompetensi seperti diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.