PELAKSANAAN AUDIT PKKN

 photo PENGHITUNGAN KKN_zpseudto7uh.gifBerdasarkan undang-undang terdapat beberapa definisi kerugian keuangan negara yaitu Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bunyi pasal tersebut sama dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 angka 15 yang menyebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Penjelasan pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Untuk menentukan besarnya kerugian negara dilakukan melalui proses Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Tujuan dari audit PKKN adalah untuk menentukan adanya penyimpangan dan kerugian yang ditimbulkan dari penyimpangan tersebut. Bisa dikatakan bila terdapat kerugian keuangan hampir dipastikan terdapat penyimpangan. Audit PKKN didasarkan pada permintaan instansi penyidik atau penetapan dari pengadilan, namun demikian tidak semua permintaan audit PKKN dapat dipenuhi. Permintaan audit PKKN bisa tidak dipenuhi apabila kasus yang sama sebelumnya telah dilakukan audit investigasi oleh lembaga audit lain yang berwenang atau kasus bersifat tidak material, dan oleh sebab itu lembaga audit hanya dapat memberikan bantuan pemberian keterangan ahli, baik untuk kepentingan penyidikan maupun persidangan. Apabila permintaan audit PKKN dari penyidik Aparat Penegak Hukum (APH), maka auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit PKKN hanya boleh mengumpulkan bukti dari penyidik. Penjelasan ini disampaikan oleh Inspektur dalam mengawali Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) tentang pelaksanaan audit PKKN di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Pelaksanaan audit PKKN diawali dengan melakukan penelaahan awal melalui ekspose untuk menggali informasi dan mengidentifikasi unsur penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yamg didukung dengan bukti-bukti penyimpangan dan dugaan kerugian keuangan negara. Seperti halnya audit forensik atau investigasi, dalam audit PPKN perlu dilakukan pengumpulan bukti. Bukti-bukti dikumpulkan dari penyidik, diklasifikasi berdasarkan kompetensi dan relevansinya dengan kerugian keuangan negara dan kompeten dikumpulkan dan diklasifikasikan. Demikian halnya dengan bukti yang terkait unsur melawan hukum perlu diidentifikasi juga. Dalam hal permintaan audit PKKN atas penetapan pengadilan, penerimaan penugasan didasarkan pada hasil penelaahan terhadap kecukupan bukti-bukti yang sudah diperoleh pada saat persidangan perkara tersebut. Karena penetapan pengadilan mempunyai kekuatan memaksa (harus dipenuhi) maka penelaahan tersebut lebih ditujukan untuk menentukan langkah lebih lanjut yang harus dilakukan oleh tim audit. 

Setelah bukti yang dikumpulkan lengkap, dilakukan perhitungan kerugian untuk kemudian dievaluasi melalui proses pemaparan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kecukupan unsur penyimpangan, meyakinkan kebenaran dari jumlah nilai kerugian keuangan. Hasil pemamparan tersebut dibuat risalah untuk ditandatangai oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada penanggungjawab penugasan. Proses selanjutnya berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang Auditor Forensik, adalah menyusun dan pereviu Kertas Kerja Audit (KKA). Pada tahapan ini auditor mengidentifikasi semua kebutuhan materi, peralatan dan bahan pembuatan KKA. Tempat kerja disiapkan dan dibebaskan dari kemungkinan kebocoran informasi materi KKA. KKA direviu secara berjenjang mulai dari ketua tim, pengendali teknis (dalnis) dan pengendali mutu (daltu). Dalam PKS tersebut di berikan studi kasus tentang perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengadaan generator listrik pada suatu instansi yang diakibatkan oleh penyimpangan dari mulai proses perencanaan sampai pemanfaatan. 

KKA yang telah disusun dan direviu dimaksudkan untuk membantu auditor dalam menilai hasil kerja yang telah dilakukan sesuai dengan rencana audit dan bahwa prosedur audit telah diikuti, pengujian telah dilakukan, unsur-unsur penyimpangan diketahui, dan nilai keugian negara telah dapat dihitung. Selain itu, keberadaan KKA dapat digunakan untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa suatu pekerjaan audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar keahlian yang dimiliki oleh staf audit hingga laporan evaluasi akhir yang sesuai dengan “audit proses”. Dokumen KKA mencakup segala informasi penting yang diperoleh melalui wawancara, review, instruksi, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk analisa berbagai unsur pengendalian dan proses pemeriksaan transaksi yang akan digunakan sebagai dukungan pembuktian termasuk alat untuk mempertahankan pendapat dan saran internal dan juga memberikan dukungan pembuktian bagi laporan hasil audit. Auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan KKA dan harus menyimpannya. 

Tahapan pelaksanaan audit PKKN selanjutnya adalah menyusun dan mereviu Laporan Hasil Audit (LHA). LHA berfungsi sebagai dokumen untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan audit PKKN dan sebagai alat bukti. Untuk maksud tersebut maka LHA minimal harus memiliki karakteristik laporan yang Accuracy (Cermat), Clarity (Jelas), Promptness (Segera) dan Lack of Prejudice (Tidak berprasangka). Yang dimaksud cermat adalah laporan memuat semua bukti yang materiil, relevan, keterangan saksi serta daftar perhitungan harus diteliti sehingga terhindar dari kesalahan kutip dan matematis yang dapat mempengaruhi tidak bermanfaatnya laporan. Clarity (jelas) dalam arti menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana dan tidak menggunakan kalimat populer atau istilah teknis sehingga pembaca dapat memahami. Sedang Promptness (Segera) yakni Laporan final atau sementara harus dipersiapkan sesegera mungkin agar tidak mengakibatkan penghilangan informasi yang materiil. Dan Lack of Prejudice (Tidak berprasangka) adalah hanya memuat fakta, dan tidak memberikan hal yang bersifat bias atau memihak. Demikian pemaparan inspektur.