VERIFIKASI PENATAAN PD

 photo VERIFIKASI PENATAAN PD_zpsptlssujc.gif
Sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang dan pada tanggal 2 Oktober 2014 telah diundangkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dalam urusan pemerintahan Terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Perbedaan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Namun demikian, meski Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, tetapi tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Untuk melaksanakan urusan tersebut, maka daerah provinsi/kabupaten/kota membentuk Perangkat Daerah. Adapun perangkat daerah di kabupaten/kota berdasarkan UU 23 tahun 2014 terdiri atas sekretariat daerah; sekretariat DPRD; inspektorat; dinas; badan; dan kecamatan. Untuk menata perangkat daerah agar lebih fokus dan memudahkan koordinasi pusat dan daerah serta kemudahan dalam menetapkan standar kompetensi serta Untuk menghemat struktur birokrasi, jumlah unit kerja pada setiap perangkat daerah maka dilakukan Penataan Perangkat Daerah (PD). 

Hal tersebut disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar dalam kegiatan Verifikasi Penataan PD di Aula Barakat Kantor Pemerintah Kabupaten Banjar. Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2030/SJ tertanggal 1 Juni 2016 tentang Penataan Perangkat Daerah dan Percepatan Pengalihan P3D (Personil, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen), dijelaskan bahwa perlu adanya percepatan penataan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan UU nomor 23 tahun 2014. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian/lembaga terkait akan melakukan pemetaan urusan pemerintahan dan penentuan beban kerja perangkat daerah sebagai dasar penentuan besaran kelembagaan perangkat daerah. Untuk maksud tersebut, maka inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diminta untuk melakukan verifikasi atas data-data pendukung sesuai indikator per urusan pemerintahan yang sudah ditandatangani oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Menurut Inspektur, tugas melakukan verifikasi tersebut adalah bagian pelaksanaan fungsi inspektorat sebagai Quality Assurance (QA) untuk menjamin sebuah proses kegiatan. 

Untuk melaksanakan tugas verifikasi tersebut, inspektur menugaskan tim yang diketuai oleh Kencanawati S.Hut, MT untuk melakukan verifikasi atas 37 (Tiga puluh Tujuh) urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Urusan Pemrintahan bidang perpustakaan; kepemudaan dan Olahraga; Kesehatan; Pangan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Persandian; Kebudayaan; Keuangan; Lingkungan Hidup; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Energi danSumber Daya Mineral; Kehutanan; Kelautan dan Perikanan; Penelitian dan Pengembangan; Transmigrasi; Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Koperasi usaha kecil dan Menengah; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Penanaman Modal; Satuan Polisi Pamong Praja; Komunikasi dan Informatika; Pertanian; Statistik; Perhubungan; Parawisata; Perdagangan; perencanaan; Perindustrian; Pertanahan; Kearsipan; Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak, Pendidikan; Sosial dan Tenaga Kerja. 

Selain ke 37 urusan pemerintahan tersebut masih ada perangkat daerah lain yaitu Sekretariat sebagai Unsur Pendukung (dukungan administrasi) yaitu Sekretariat Dearah dan Sekretariat Dewan, unsur pengawasan yaitu Inspektorat, dan urusan wilayah yaitu Kecamatan. Verifikasi Tim Inspektorat dilakukan berdasarkan data dukung variabel faktor umum dan faktor teknis. Variabel faktor umum sama untuk semua urusan pemerintahan yang terdiri dari Luas wilayah, Jumlah penduduk dan Besaran Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD), sedangkan untuk varivel faktor teknis berbeda untuk setiap urusan pemerintahan yang nantinya dapat berbentuk dinas atau badan. Bentuk Dinas mempunyai fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dengan tugas utama memberikan layanan langsung kepada masyarakat sesuai pasal 217 UU 23 tahun 2014, dan berbetuk bentuk badan sebagai unsur penunjang dengan tugas memberikan dukungan teknokratik kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan dan perangkat daerah sebagai unsur pendukung sesuai dengan pasal 219 UU 23 tahun 2014. 

Dengan adanya pemebedaan yang tegas antara dinas dan badan oleh UU No 23 Tahun 2014, terdapat beberapa perangkat daerah yang berubah nomenklatur sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diatur dalam undang-undang sektor antara lain badan ketahanan pangan, badan kependudkan dan Keluarga Brencana, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Penanggulan Bencana Daerah dan lainnya. Meskipun perubahan nomenklatur tersebut tidak menimbulkan masalah dalam perencanaan dan penganggaran di daerah karena sudah ditata dalam UU No 23 Tahun 2014, namun ada Kementerian/Lembaga yang menolak perubahan nomenklatur perangkat daerat tersebut yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hasil pemetaan dan penataan PD ini nantinya menghasilkan tipologi perangkat daerah sesuai dengan skor dari masing-masing urusan pemerintahan yang akan menentukan besaran struktur organisasi dibawahnya. Badan/dinas dengan tipe A, apabila memiliki skor diatas 801, untuk tipe B apabila Skor 601-800 dan tipe C dengan Skor 401 – 600. Apabila ada urusan yang memiliki skor antara 300-400 maka dapat dibentuk setingkat bidang dan untuk skor 300 kebawah dibentuk setingkat subbidang.