QA PMPK APIP

 photo QA PMPK APIP_zpsjfz9fjrn.gif Menindaklanjuti surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor S-1703/PW16/3/2016 tentang target indikator Pembangunan Aparatur Negara dan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, maka mulai Senin tanggal 18 Juli 2016, BPKP pusat melalui Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Wilayah I melakukan Quality Assurance atas Penilaian Mandiri Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (QA PMPK APIP) di Inspektorat Kabupaten Banjar. Tim yang dipimpin oleh Rita Erfa selaku Kepala Subdit PPKD Wilayah I.1 bersama B. Fredy Joko Susilo selaku Auditor Madya dan Arfan Aryanto Dalimunthe selaku Auditor Muda didampingi oleh Tim dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Eko Suwahyo selaku Auditor Madya dan dua Auditor Pertama. 

Tim QA PMKP APIP dari BPKP diterima oleh Inspektur Kabupaten Banjar Ir. Imam Suharjo, MT, CFrA didampingi oleh Ketua Tim Self Improvement yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Kencanawati, S.Hut, ME; Ketua Tim Self Assesment Min'am Naqi, ST, MS; Inspektur Pembantu Wilayah IV Drs. H. Nuzuliman, MSi; Koordinator Fungsional Tertentu Yusriansyah, S.AP sekaligus sebagai Auditor Madya; Pejabat Pengawas Pemerintah (P2) Madya Soempono, SE; Auditor Kepegawaian Madya H. Tanuwijaya, S.Pd, MBA; P2 Muda Diana Hakimah, ST, MSi; Auditor Muda Maria Ulfah, SE. Dalam kesempatan pertamanya, Inspektur menyampaikan bahwa bagi Inspektorat Kabupaten Banjar, peningkatan kapabilitas APIP bukanlah sekedar untuk keperluan mencapai leveling tetapi merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan dalam mengawal tatakelola pemerintahan yang baik di lingkup pemerintahan Kabupaten Banjar. 

Inspektorat Kabupaten Banjar sebagai APIP daerah, dalam mengembangkan kapabilitasnya tentu harus memperhatikan banyak peraturan perundang-undangan baik itu yang berkaitan dengan keanekaragaman sumber daya aparatur maupun kebijakan dari kementerian pembina pemerintah daerah yakni Kementerian Dalam Negeri. sehingga infra struktur dan kebijakan yang dibangun di lingkungan inspektorat Kabupaten Banjar tidak secara tekstual akan sama persis dengan pernyataan yang ada di sistem penilaian mandiri kapabilitas APIP. yang dikembangkan oleh BPKP. Oleh karena itu dalam pelaksana QA PMPK APIP perlu pemahaman yang sama antara tim BPKP selaku asessor dengan Inspektorat selaku assersi. Demikian disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Banjar mengawali poses QA PMPK APIP

Dalam kesempatan selanjutnya, Fredy selaku Auditor Madya menyampaikan bahwa dengan posisi inspektorat selaku APIP daerah, maka tim QA PMPK APIP BPKP akan memperhatikan hal-hal spesifik yang berlaku di pemerintahan daerah dan pada dasarnya tim BPKP selaku assesor akan lebih melihat substansi dari infrastruktur dan praktik yang berlaku di Inspektorat Kabupaten Banjar dikaitkan dengan pernyataan-pernyataan dalam 6 elemen kapabilitas APIP yang diadopsi dan diadaptasi dari Internal Auditor - Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA). Model IA-CM menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola, organisasi dan harapan profesional. Setiap level kapabilitas menjelaskan karakteristik dan kemampuan dari suatu kegiatan APIP baik sebagai ukuran atau kompleksitas suatu organisasi atau risiko yang terkait. 

Enam Elemen dalam model IA-CM adalah Peran dan Layanan Pengawasan Intern, Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Manajemen dan Akuntabilitas Kinerja, Hubungan dan Budaya Organisasi, dan Struktur Tata Kelola. sedangkan jalur evolusi dari IA-CM dibagi menjadi 5 tingkatan (leveling) yaitu level 1 (initial) yang merupakan kondisi dimana proses pelaksanaan audit oleh APIP tidak berkelanjutan, tidak memiliki pedoman SOP pengawasan intern, dan kemampuan APIP tergantung pada kemampuan masing-masing individu. Sedangkan level 2 (Infrastructure) yaitu kondisi APIP sudah mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan telah ada pengembangan profesi untuk masing-masing individu APIP. Untuk level 3 atau Integrated ditunjukan dengan kemampuan APIP untuk menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. 

Sementara untuk Level 4 (Managed) ditunjukan dengan APIP telah mampu memberikan jaminan secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern dan Level 5 (Optimizing) merupakan kondisi APIP yang sudah menjadi agen perubahan. Saat ini kondisi kapabilitas APIP di Indonesia paling tinggi berada di level 3 yaitu BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Inspektorat Kementerian Perhubungan, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Perikanan dan Kelautan. Sedangkan untuk inspektorat daerah, baru ada 2 yang sedang menuju level 3 yaitu Inspektorat Kabupaten Banjar dan Inspektorat Kota Banjarmasin yang keduanya berada di bawah pembinaan Perwakilan BPKP Provinsi kalimantan Selatan. Untuk berevolusi di ke lima level tersebut, APIP harus memenuhi 41 kriteria atau Key Process Area (KPA). KPA merupakan suatu tatanan utama (building blocks) yang menentukan level kapabilitas suatu unit audit internal, dimana setiap KPA menggambarkan suatu kumpulan kegiatan penting yang terkait, jika dilaksanakan bersama-sama akan mencapai tujuan (purpose) dan menghasilkan output dalam jangka pendek dan outcome dalam jangka panjang. 

Untuk melakukan QA PMPK APIP pada level 3, maka tim assesor dari BPKP selain melakukan verifikasi atas infrastruktur yang sudah dibangun, juga menilai praktik atau implementasi dari infrastruktur tersebut serta dampaknya bagi para penanggunggugat baik internal APIP sendiri maupun pengguna dan auditi. Oleh karenanya dalam pelaksanaa assesmen juga akan dilakukan konfirmasi dan wawancara dengan para penanggunggugat. Untuk memperlancar proses QA PMPK APIP ini, Inspektur menugaskan ketua Tim Self Improvment dan Ketua Tim Self Assesment inspektorat kabupaten Banjar untuk memfasilitasi semua keperluan data yang diperlukan oleh Tim assesor BPKP. Sebagai sampel auditi dan unsur pimpinan yang diwawancarai adalah Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar yang sekaligus sebagai koordinator urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar. Untuk menjaga obyektivitas penilaian dalam proses wawancara, maka inspektur memerintahkan kepada fasilitator inspektorat hanya cukup mengantar dan tidak berada dalam ruang wawancara antara Tim assesor BPKP dengan auditi.