PEMUTAKHIRAN TLHP 2016

 photo PEMUTAKHIRAN TLHP 2016_zps2gxwmkyl.gif
Bertempat di Aula Kantor Bupati Tabalong, digelar Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Intern Pemerintah (TLHP APIP) Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 selama dua hari dari tanggal 20 - 21 Juli 2016. Rapat yang dihadiri oleh para Wakil Bupati/Walikota se Kalimantan Selatan, BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan, wakil Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Dalam Negeri dan Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan, dibuka secara resmi oleh Assisten I Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan DR. Drs. H. Soeharjo, M.Si Dalam sambutannya DR. Soeharjo menyampaikan bahwa pelaksanaan rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pengawasan merupakan perwujudan dari komitmen semua pihak untuk terus menerus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

Selain Inspektur, perwakilan Inspektorat Kabupaten Banjar yang ikut menghadiri acara pemutakhiran data TLHP di Tanjung Kabupaten Tabalong adalah para Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) yang masing-masing adalah Drs. H. Sakarani, MAP selaku Irbanwil I, Drs. H. Irwan Kumar, MAP selaku Irbanwil II, Drs. H. Sirajuddin, MPd selaku Irbanwil III dan Drs. H. Nuzuliman, MAP selaku Irbanwil IV. Selain itu dari unsur pejabat fungsional tertentu adalah Yusriansyah, SAP, Hj. Purnama, SE, Ani Rosda, SE yang ketiganya selaku Auditor Madya, Henny, SAP, Kasmini, SE selaku Pejabat Pengawas Pemerintah (P2) Muda dan dari unsur tim evalausi dan monitoring TLHP yang terdiri Rahmadi, ST, Juhransyah,ST, Eni Marlia, Spi, Masyhudi, S.Kom dan Arsep Tuijan. Sesuai dengan maksud dan tujuannya, kehadiran tim perwakilan Inspektorat Kabupaten Banjar tersebut untuk memastikan kemajuan tindak lanjut rekomendasi temuan yang terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh masing Irbanwil dan para fungsional tertentu baik auditor maupun P2. Dengan demikian rapat pemutakhiran TLHP dapat dijadikan bahan evaluasi bagi para irbanwil dalam melaksanakan pengawasan di masing-masing wilayah pemeriksaan. 

Dasar dari pelaksanaan Rapat Pemutakhiran data TLHP APIP di Kabupaten Tabalong adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Surat Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan hasil rapat keesepakatan antar inspektur Provinsi dengan Inspektur Kabupaten/Kota tahun 2015 yang menetapkan Inspektorat Kabupaten Tabalong selaku penyelenggara rapat pemutakhiran. Tujuan diselenggarakannya Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP yang berasal dari BPKP, Itjen Kementerian serta Inspektorat provinsi/Kabupaten/Kota adalah untuk mendorong percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan serta untuk mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian hasil pemeriksaan. Penyelesaian TLHP menjadi tolok ukur dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian. 

Pengawasan sebagai bagian fungsi manajemen memiliki kedudukan yang tidak kalah penting dibanding dengan fungsi manajemen yang lain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) wajib dilakukan agar visi, misi, tujuan dan sasaran pemerintah melalui program dan kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien, terjaminnya keamanan asset negara, adanya kepatuhan atas peraturan perundang-undangan serta tersajinya laporan yang handal. Paradigma pengawasan saat ini telah berubah, fungsi pengawasan tidak lagi sebagai wacth dog, tetapi harus berperan lebih besar lagi yaitu sebagai pemberi peringatan dini (Early Warning System), jaminan kualitas (Quality Assurance) dan wadah konsultasi (consultative). Untuk itu APIP harus terus menerus menngkatkan kapasitasnya agar mampu melaksanakan tugas-tugas yang semakin berat tersebut. Namun demikian, pengawasan APIP tidak akan efektif apabila tidak ada upaya tindak lanjut dari auditi atas hasil pemeriksaan. 

Proses pengawasan tidak akan efektif apabila tidak ada upaya untuk menyelesaikan TLHP secara benar, konsekuen serta bertanggungjawab agar tercipta hasil pengawasan secara komprehensif yang dapat menjadi masukan. Sebagai indikator dari tatanan kegiatan pengawasan atau pengendalian, Pelaksanaan rekomendasi dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan, merupakan langkah dari proses perbaikan, penyempurnaan dan penindakan yang harus menjadi prioritas bagi auditi. Kedisiplinan dan ketaatan dalam menyelesaikan tindak lanjut menjadi indikator atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk itu, Rapat pemutakhiran Tindak lanjut Hasil pemeriksaan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan menjadi media konsultasi bagi auditi dalam upaya mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP baik dari BPKP, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/kota. 

Dalam rapat tersebut selain kegiatan updating data TLHP APIP juga dilakukan rapat kerja Inspektur Provinsi dengan para Inspektur Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan. Beberapa agenda diselesaikan dalam rapat antar inspektur diantaranya adalah kesepakatan tempat pelaksanaan Rapat Pemutakhiran TLHP APIP Tahun 2017 di Kabupaten Tanah Bumbu. Materi lain yang dibahas dalam rapat inspektur adalah penyamaan pemahaman atas sistem dan prosedur pengawasan di masing-masing daerah terkait masih kurangnya pedoman dan pembinaan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negari. Oleh karena itu, Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang telah berkembang menuju level 3 (integrated) dapat dijadikan referensi dalam membangun sistem dan prosedur pengawasan di instansinya. Sebagai tindak lanjut atas rapat tersebut, maka masing-masing inspektorat dapat melakukan kunjungan ke Inspektorat kabupaten Banjar.