MONITORING TLHA BPKP

 photo MONITORING TLHA BPKP_zps8gdxaogn.gif
Salah satu fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP adalah melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut dilakukan melalui proses analisis yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Audit sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dilaksanakan dan akan menghasilkan Laporan Hasil Audit Audit (LHA) yang merupakan laporan tahap akhir dari setiap pelaksanaan audit untuk mengkomunikasikan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi hasil audit kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan-temuan audit sebagai suatu fakta/kejadian/bukti yang dimuat dalam LHA akan diikuti sekurang-kurangnya saran atau rekomendasi yang berisi saran perbaikan rekomendasi penyelesaian dari Aparat Pemeriksa Fungsional (APF) BPKP berdasarkan hasil audit berupa fakta/kejadian/bukti penyimpangan atas Norma, Standar, Peraturan atau Ketentuan (NSPK) yang ditujukan kepada orang/pejabat dan atau instansi yang berwenang untuk menjadi bahan tindaklanjut. Tindak lanjut hasil audit (TLHA) adalah semua tindakan perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan bahkan pengembalian atas kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang/pejabat dan atau instansi yang berwenang atau disebut auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional. 

Untuk memantau dan memonitor hasil audit BPKP, maka Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menugaskan tim monitoring yang terdiri dari Adji Permana selaku Koordinator Pengawasan Kelompok JFA (Jabtan Fungsional Tertentu) Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah), Eko Suwahyo selaku pengendali teknis, Anton Dwiantoro sebagi Ketua Tim dengan anggota Nina Andri Hanafiah dan Asri Primandiri. Untuk kelancaran tugas tersebut dan sesuai dengan ketentuan Perpres 192/2014 yang mengamantkan bahwa semua unsur di lingkungan BPKP dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah, maka pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 tim monitoring dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP daerah. Tim diterima langsung oleh Inspektur Kabupaten Banjar yang didampingi oleh Kepala Subbagian evaluasi dan pelaporan (evlap) seketariat Inspektorat Min'am Naqi, ST, MS. 

Dalam kesempatan tersebut, Inspektur menyampaikan perkembangan TLHA BPKP di Kabupaten Banjar. bahwa dari hasil pemantauan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar atas semua rekomendai dari APF baik itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPKP, Inspektorat Kementerian/Lembaga, Inspektorat provinsi belum semuanya tuntas dalam arti seluruh saran/rekomendasi yang diberikan didalam LHA belum dilaksanakan dan belum disertai data dukung/bukti yang dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi yang dapat berupa bukti penyetoran dan/atau surat keterangan dari BUD (Bendahara Umum Daerah) maupun surat keterangan bermaterai dari auditi untuk temuan yang bersifat penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) apabila rekomendasi berkaitan dengan pengembalian keuangan daerah. Untuk rekomendasi bersifat perbaikan belum disertai dengan berita acara perbaikan dan foto-foto untuk temuan yang bersifat perbaikan atau kekurangan pekerjaan (addendum) yang belum dilakukan serta hasil cek fisik dan atau belum dilampiri dengan surat dan data dukung lainnya seperti surat teguran. 

Berkaitan dengan TLHA BPKP, dari 35 sisa kejadian hasil audit tahun 2008 sampai tahun 2015 terdapat 2 kejadian yang diperkirakan akan memerlukan waktu dalam penyelesaiannya. Satu kejadian dikarenakan tahun audityang sudah cukup lama dan auditi saat ini tidak lagi dalam kondisi seperti pada saat itu, sementara satu kejadian yang lain perlu penyamaan persepsi atas rekomendasi berkait dengan kewajiban negara untuk memberikan hak masyarakat yang tidak serta merta mengharuskan pengembalian ke kas negara apabila terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan karena akan mengakibatkan hapusnya hak masyarakat yang seharusnya diterima. Selanjutnya Inspektur dengan dibantu oleh Kasubbag Evlap akan mengkoordinasikan tim monitoring Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dengan para auditi yang belum menyelesaikan rekomendasi hasil audit sebagai indikasi adanya upaya perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan serta akuntabilitas kinerja instansi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.