GIANYAR DARI INFRASTRUCTURE KE INTEGRATED

 photo JABAR GIANYAR_zpsjh6zvckf.gif
Bersamaan dengan kegiatan pendalaman materi dari studi banding Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Barat ke Inspektorat Kabupaten Banjar tentang peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), Kamis tanggal 3 November 2016 Inspektorat Kabupaten Banjar juga kedatangan tamu dari Tim koordinasi dan konsultasi Inspektorat Kabupaten Gianyar Bali yang dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Gianyar I Made Juanda, SE, MM. Kedua rombongan tamu dari provinsi yang berbeda tersebut diterima langsung oleh Inspektur Kabupaten Banjar Ir. Imam Suharjo, MT, CFrA yang didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Kencanawati S.Hut, MS yang juga sebagai Ketua Tim Self Improvement Kapabilitas APIP, Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) I Drs. H. Sakarani, Irbanwil II Maidi, ST, Irbanwil III Drs. H. Sirajudin, MPd, Irbanwil IV Drs. H.M. Nuzuliman, Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Auditor Madya Yusriansyah, SE serta Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan Min'am Naqi, ST, MS yang juga selaku Ketua Tim Self Assessment Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Banjar.

Dalam kesempatan pertamanya, Inspektur Kabupaten Bogor H. Didi Kurnia, SH yang ditunjuk mewakili rombongan Inspektorat se Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa kegiatan pendalaman materi studi banding merupakan tindaklanjut dari paparan materi Inspektur Kabupaten Banjar tentang Membangun Nilai dan Sistem menuju Integrated yang disampaikan sehari sebelumnya yaitu pada hari Rabu tanggal 2 Novemeber 2016 di Aula Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun sebagian besar materi yang disampaikan telah berkesesuaian dengan maksud dan tujuan studi banding, namun masih menyisakan beberapa hal yang perlu pendalaman. Sementara Inspektur Kabupaten Gianyar Bali I Made Juanda, SE, MM menyampaikan maksud koordinasi ke Inspektorat Kabupaten Banjar berkaitan dengan upaya Inspektorat Kabupaten Gianyar yang ingin menaikan levelnya dari Infrastructure (level 2) menuju integrated (level 3). Sebagai pegawai BPKP yang diperbantukan ke daerah, I Made Juanda, SE, MM selaku inspektur masih banyak mewarisi tatakelola pengawasan dan budaya organisasi dari pimpinan-pimpinan Inspektorat Kabupaten Gianyar sebelumnya. 

Sebelum dilakukan diskusi dan berbagi pengalaman maka terlebih dahulu Inspektur Kabupaten Banjar meyampaikan materi yang sama dengan paparan yang disampaikan kepada rekan-rekan sejawat yang berkunjung ke Inspektorat Kabupaten Banjar yaitu kronologis proses perubahan yang dilakukan oleh seluruh jajaran inspektorat Kabupaten Banjar melalui pembangunan nilai dan sistem menuju Integrated. Disampaikan oleh Inspektur tentang pentingnya membangun nilai sebelum membangun sistem seperti semangat dalam syair Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yaitu bangunlah jiwanya setelah itu bangunlah badannya. Konsep ini juga yang digunakan oleh Bapak Presiden Jokowi dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan revolusi mental. Selanjutnya untuk mengembangkan sistem dan prosedur perlu diperhatikan kebutuhan organisasi, bagi Inspektorat Kabupaten Banjar yang memiliki tiga pejabat fungsional pengawasan tertentu yaitu Pejabat Fungsional Auditor (PFA), Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan Auditor Kepegawaian (Audiwan) tentu perlu perangkat yang mampu mengakomodasi ketiga fungsional tersebut dalam satu penugasan. 

Beberapa hal berkembang selama sesi diskusi khususnya berkaitan pertama dengan bagaimana memperoleh komitmen untuk peningkatan kapabilitas dan kompetensi di internal APIP, kedua sistem penyimpanan dokumen hasil pemeriksaan dan pelaporan apakah menggunakan sistem IT, ketiga Apakah untuk memperoleh peningkatan level Kapabilitas APIP, bagaimana dan berbentuk apa pemberian reward dan punishment kepada APIP yang berprestasi dan indisipliner, keempat tentang prosedur layanan konsultasi dan terakhir tentang pelaksanaan reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD). Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, Inspektur Kabupaten Banjar menjelaskan bahwa pertama komitmen yang dibangun di Inspektorat Kabupaten Banjar selalu diawali dengan komunikasi internal yang sangat yang intens. Meski pada awalnya komitmen tersebut dimaksudkan untuk membuat perubahan perilaku dan tata kelola pengawasan internal, namun dalam perkembangannya semua infrastuktur dan praktik perubahan tersebut mampu memenuhi Key Proccess Area (KPA) dalam penilaian kapabilitas. 

Kedua, berkaitan dengan sistem penyimpanan dokumen hasil pengawasan, saat ini Inspektorat Kabupaten Banjar dengan memanfaatkan sumber daya yang ada sedang membangun SIP atau Sistem Informasi Pengawasan. Sistem ini disesuaikan dengan tatakelola pengawasan yang diterapkan di Inspektorat Kabupaten Banjar, melalui SIP dapat di simpan dokumen hasil pengawasan mulai Program Kerja Pengawasan dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang terdiri dari Konfirmasi Temuan Hasil Pengawasan (KTHP) dan Pokok-pokok Hasil Pengawasan (P2HP) dan out put terakhir berupa Ikhtisar Hasil Pengawasan yang disesuaikan formatnya dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP. Untuk pertanyaan ketiga dijelaskan oleh Inspektur bahwa mekanisme penghargaan terhadap ASN teladan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar telah tersistem dengan diterbitkannya Keputusan Inspektur Kabupaten Banjar Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tatacara Penilaian dan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Teladan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar. 

Sedangkan untuk pertanyaan keempat tentang layanan konsultansi dilakksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar baik secara langsung dengan peminta layanan datang ke kantor untuk memperoleh konsultasi yang diberikan masing-masing irbanwil pembina yang didampingi oleh Pejabat Fungsional tertentu (PFT), kegiatan konsultasi yang diberikan oleh aparat inspektorat akan disetarakan dengan hari pengawasan dan dapat diberikan angka kredit serta biaya pengawasannya apabila telah membuat laporan atas pemberian konsultasi sebanyak 10 kali atau 7,5 jam kerja. Sementara peran konsultansi tidak langsung dengan menugaskan aparat Inspektorat kabupaten Banjar untuk menjadi narasumber dalam berbagai kegiatan. Menjawab pertanyaan terakhir tentang pelaksanaan reviu RKA dan RKPD bahwa Inspektorat Kabupaten Banjar telah melaksanakannya dengan mengacu Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tertanggal 13 Januari 2016 Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah, namun dalam pelaksaaannya ada sedikit modifikasi seiiring dengan adanya perubahan organisasi perangkat daerah yang sedang direstrukturisasi berdasarkan urusan pemerintahan.