SEMANGAT INTEGRATED APIP JABAR

 photo PROVINSI JAWA BARAT_zpslgp9o09a.gif Kebulatan tekad Inspektorat se Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kapabilitasnya ke level 3 (integrated) dibuktikan dengan semangat yang ditunjukan dalam studi banding ke Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu - Kamis tanggal 2-3 November 2016. Rombongan yang berjumlah lebih dari 100 orang yang berasal dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan 23 Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat dipimpin langsung oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat H. Perry Soeparman, SH., MM., M.Si. Dalam sambutannya, Inspektur Provinsi Jawa barat menyampaikan latar belakang yang menjadi pertimbangan untuk berbagi ilmu dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan pertama adalah dari kinerja keuangannya, seluruh pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun 13 Pemerintah Kabupaten/Kota telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan yang kedua adalah, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki inspektorat yang telah mencapai kapabilitas di level 3 yaitu Inspektorat Kabupaten Banjar dan Inspektorat Kota Banjarmasin. 

Bapak Presiden Jokowi telah menginstruksikan bahwa pada tahun 2019, 85% Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus sudah berada di level 3 berdasarkan metode Internal Auditor-Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Auditor (IIA). Target tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pebdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Inilah tantangan bagi 539 Inspektorat Daerah se Indonesia yang terdiri atas 34 Provinsi, 412 Kabupaten, dan 93 Kota, serta Inspektorat Kementerian maupun Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) selaku APIP. Memenuhi target tersebut, Inspektur Provinsi dan Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat berkomitmen meningkatkan kapabilitasnya sampai akhir tahun 2016 dari yang level 1 (initial) naik ke level 2 (infrastructure) dan yang sudah level 2 (infrastructure) menjadi level 3 (integrated). di level 3 ini berarti APIP bukan sekedar mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, tetapi juga ditunjukan dengan kemampuan APIP untuk menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan, serta mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian internal. 

Dalam kesempatan paparan, Inspektur Kabupaten Banjar Ir. Imam Suharjo, MT, CFrA selaku narasumber pada kegiatan kunjungan studi banding Inspektorat se Provinsi Jawa Barat tersebut menyampaikan bahwa pencapaian kapabilitas level 3 oleh Inspektorat Kabupaten Banjar merupakan sebuah proses penerapan unsur-unsur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pada awalnya proses pembangunan sistem sama sekali tidak dimaksudkan untuk tujuan pencapaian level kapabilitas APIP, tetapi dibangun karena sebuah kebutuhan organisasi. Sebagai pimpinan organisasi, inspektur menghendaki Inspektorat kabupaten Banjar mimiliki sebuah mekanisme yang terukur dan pasti. Seperti analogi membuat secangkir kopi, maka siapapun pembuatnya maka minumam kopi yang dihasilkan haruslah memiliki mutu dan rasa yang sama. Demikian halnya dengan hasil kinerja inspektorat selaku aparat pengawasan dalam mengawal tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, juga harus menghasilkan sebuah proses dan laporan hasil pengawasan yang memiliki standar yang sama. Perannyapun bukan sekedar melakukan pemeriksaan, tetapi juga mampu memberikan penjaminan kualitas atas pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, menjadi satu bagian yang mampu memberikan peringatan dini dan mendeteksi korupsi serta memberikan layanan konsultansi. 

Untuk mewujudkannya, maka dibangunlah lingkungan pengendalian yang menjadi pondasi SPIP. Sering kali sistem yang dibangun mengalami kegagalan dalam implementasi dikarenakan lemahnya intergritas dan etika dari pelaksananya. Oleh karena itu, melalui komunikasi intens dari seluruh aparat di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar, maka dilakukan persamaan persepsi atas integritas dan etika yang seharusnya dimiliki oleh setiap aparat pengawas. Setelah terjadi kesepahaman, maka inspektur menindaklanjutinya dengan memerbitkan Keputusan Inspektur 09 tahun 2010 tentang Kode Etik di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar dan kewajiban menandatanganani Pakta Integritas oleh Inspektur dan seluruh tim pengawas setiap akan melakukan tugas pengawasan. Dalam pelaksanaannya, nilai integritas dan etika menjadi komitmen yang selalu dijunjung tinggi oleh aparat pengawas karena merupakan hasil komunikasi yang intens dan menjadi kesepakatan bersama sebagai proses bottom up dan bukan instruksi langsung dari inspektur. Untuk mengukur dan menguji komitmen atas penegakan integritas dan etika, maka selalu dilakukan survei kepada lebih dari 400 responden auditi mulai dari Pengguna Anggaran (PA), bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, pengurus barang, pengelola kegiatan dan pengelola kepegawaian. 

Ketika nilai integritas dan etika telah dijunjung tinggi, maka kompetensi aparat pengawas menjadi area penting untuk dikembangkan secara berkelanjutan melalui pemetaan kompetensi jabatan dan pemetaan kompetensi aparat pengawas sebagai bahan identifikasi kebutuhan pendidikan dan latihan (diklat) maupun kebutuhan materi Pelatihan Kantor sendiri (PKS). Secara simultan juga diciptakan pola kepemimpinan yang kondusif melalui budaya internal organisasi yang menghilangkan sekat-sekat struktural yang sering menjadi hambatan komunikasi. Pola hubungan organisasi secara internal hanya dibedakan oleh tugas dan fungsi baik secara struktural maupun fungsional. Demikan disampaikan Imam menjelaskan proses pembangunan sistem di Inspektorat Kabupaten Banjar, ketiga proses membangun yang dimulai dengan nilai intergritas dan etika, komitmen atas kompetensi SDM dan adanya kepemimpinan yang kondusif merupakan tiga sub unsur dari unsur lingkungan pengendalian dalam SPIP. Lingkungan pengendalian yang baik, akan mengurangi risiko dan kegiatan pengendalian yang diperlukan dalam membangun sistem di Inspektorat Kabupaten Banjar, demikian disampaikan oleh Imam. Acara studi banding diakhiri dengan penyerahan cendera mata oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat, sementara inspektur Kabupaten Banjar menyerahkan satu CD berisi bahan ekspose tentang "Membangun Nilai dan Sistem Menuju Integrated".