SOSIALISASI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pada hari Kamis, 17 Februari 2017 bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Inspektorat Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Keuangan menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain diterbitkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi “Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”.
Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Subyek Tuntutan Ganti Kerugian adalah Pegawai Negeri bukan bendahara baik itu ASN, Anggota TNI dan  Anggota Polri. Sedangkan Pejabat lain adalah Pejabat Negara dan Pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara. Yang dimaksud pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara  adalah Ketua dan Anggota DPRD sebagai pejabat daerah serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai APBD.

Disisi lain, Obyek kerugian adalah uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah serta uang dan/atau barang bukan milik negara/ daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Informasi kerugian negara/daerah berasal dari :
  1. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung
  2. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
  3. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  4. Laporan tertulis yang bersangkutan
  5. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab
  6. Perhitungan ex officio
  7. Pelapor secara tertulis
Informasi mengenai kerugian daerah selanjutnya diverifikasi dan dilaporkan oleh Atasan Langsung/Kepala Satker kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah atau PPKD (yang dijabat oleh Bupati dan dilaksanakan kewenangannya oleh BUD) yang selanjutnya membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan pemeriksaan kerugian yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai atau tidak. Laporan hasil pemeriksaan tersebut paling sedikit memuat tentang pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah dan jumlah Kerugian Daerah (kekurangan uang/surat berharga/barang).
Penyelesaian Kerugian Daerah dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :
  1. Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)
  2. Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)
  3. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Majelis
SKTJM diterbitkan apabila Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara/Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia   mengganti Kerugian Negara/Daerah dimaksud. Sedangkan SKP2KS diterbitkan apabila TKPD tidak dapat memperoleh SKTJM dari Pihak yang melakukan kerugian. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah Melalui Majelis dilakukan apabila terjadi waprestasi oleh Pelaku Kerugian atas penyelesaian kerugian secara damai atau Pihak Pelaku Kerugian menyatakan keberatan atas penerbitan SKP2KS. Berdasarkan hasil putusan Majelis, Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penggantian Kerugian Daerah akibat perbuatan melanggar hukum segera dibayarkan secara tunai atau angsuran paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani. Sedangkan kerugian daerah yang disebabkan oleh kelalaian, Pelaku wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani. Penentuan nilai kerugian atas barang daerah, didasarkan pada nilai buku atau nilai wajar atas barang yang sejenis dan apabila kedua nilai tersebut dapat diketahui, maka yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.