PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melaksanakan ragkaian acara di Provinsi Kalimantan Selatan yang dimulai pada hari Selasa, 16 Mei 2017 hingga Kamis, 18 Mei 2017. Rangkaian acara tersebut dilaksanakan dalam rangka percepatan pencapaian implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Identifikasi permasalahan tata kelola pemerintah daerah, bimtek penyusunan aturan pengendalian gratifikasi dan rapat koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi serta penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi.
Kegiatan Identifikasi permasalahan tata kelola pemerintah daerah dilaksanakan di Aula H. Maksid Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Pada sesi acara yang diikuti oleh Pemkab Banjar dan Pemkot Banjarmasin tersebut, dipaparkan mengenai aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus dalam pencegahan korupsi. Aspek-aspek tersebut meliputi perencanaan, pengelolaan anggaran dan barang milik daerah, pengadaan barang/jasa, perizinan, kompetensi APIP dan pengembangan teknologi informasi dan infrastruktur.
Perwakilan Pemkab Banjar yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, memaparkan mengenai kondisi dan hal-hal yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, khususnya pada aspek-aspek yang menjadi titik perhatian dalam pencegahan korupsi tersebut. Pemkab Banjar telah memiliki e-budgetting dalam perencanaan, menggunakan SIMDA dalam pengelolaan keuangan, telah memiliki ULP yang permanen, perizinan yang terpusat di PTSP, kapabilitas APIP serta program pengembangan teknologi informasi. Acara tersebut juga dihadiri oleh Inspektur, Kepala Bappelitbang, Kepala BPKAD, Kepala ULP, Perwakilan BKPMPTSP, BKD serta Dinas Kominfo Kabupaten Banjar.
Bertempat di tempat lain yaitu di Aula Grand Dafam Banjarbaru, juga dilaksanakan rangkaian acara KPK yaitu kegiatan bemtek penyusunan aturan pengendalian gratifikasi. Acara yang diikuti oleh Perwakilan dari Inspektorat dan Bagian Hukum se Kalimantan Selatan tersebut, dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 16 hingga 17 Mei 2017. Kegiatan bimtek dimaksudkan agar setiap daerah memiliki aturan yang tegas dan jelas dalam rangka mendukung pencegahan praktik gratifikasi dalam penyelenggaran pemerintahan daerah dan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Acara puncak kegiatan KPK berupa rapat korsupgah korupsi terintegrasi yang dilaksanakan pada hari kamis 18 Mei 2017 bertempat di Aula Ideham Khalid Kantor Pemprov Kalsel di Banjarbaru. Acara yang dihadiri oleh Gubernur Kalsel, Bupati , Walikota Se Kalimantan Selatan serta Ketua DPRD se Kalimantan Selatan dilaksanakan dalam rangka pencapaian komitmen mengenai program pencegahan korupsi terintegrasi di Kalimantan Selatan. Rangkaian acara ditutup dengan penandatanganan naskah komiten bersama program pencegahan korupsi terintegrasi oleh Gubernur Kalsel, Bupati, Walikota Se Kalimantan Selatan serta Ketua DPRD se Kalimantan Selatan. (mn80).