SINERGI APIP UNTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA YANG LEBIH BAIK

Pada hari Kamis, 18 Mei 2017 bertempat di Istana Negara Republik Indonesia di Jakarta, Inspektur Kabupaten Banjar menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017. Rakornas yang mengambil tema Penguatan Pengendalian Intern Dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik, dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Desa PDTT, Wakil Menteri Keuangan, Pimpinan KPK, Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri, Inspektur Jenderal K/L/DI, para pimpinan APIP, serta perwakilan dari desa-desa terpilih.

Presiden RI dalam sambutannya, meminta agar APIP untuk terus mengawal implementasi kebijakan pemerintah, utamanya dalam hal pengelolaan anggaran keuangan desa yang lebih akuntabel agar menghasilkan ada output dan outcome yang baik. Menurut Presiden, anggaran dana desa yang dianggarkan pemerintah untuk membangun desa tidaklah sedikit dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Mulai dari Rp20 triliun pada tahun 2015, Rp47 triliun pada tahun 2016, hingga Rp60 triliun dianggarkan pemerintah pada tahun 2017. Oleh sebab itu, para Kepala Desa harus bisa mengelola dana tersebut secara efektif dan efisien.
Acara rakornas selanjutnya dilanjutkan di Auditorium Gandhi BPKP Pusat Jakarta dengan penyampaian materi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Desa PDTT, Wakil Menteri Keuangan, Pimpinan KPK dan Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri.

Menteri PANRB, menyampaikan bahwa pada tahun 2017 ini, pemerintah telah menggulirkan tidak kurang dari Rp 60 triliun kepada pemerintah desa untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing desa. Meningkatnya alokasi anggaran dana desa adalah bentuk keseriusan Presiden untuk mengawal pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, keseriusan tersebut juga harus diiringi dengan komitmen menjaga akuntabilitas pengelolaannya. Untuk itu, MenPANRB meminta kepada seluruh APIP agar berkomitmen mengawal perwujudan asas akuntabilitas tersebut, karena APIP berperan sebagai salah satu unsur utama dalam mengawasi dan mengawal pembangunan desa menuntut APIP untuk lebih proaktif, sinergis, dan konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Mendes PDTT meminta  penegak hukum segera menindaklanjuti laporan pengaduan penyelewengan dana desa. Laporan-laporan tersebut, selanjutnya disampaikan oleh Satgas Dana Desa. Penyimpanan harus ditindak tegas supaya ada efek jera dan harus memunculkan efek pencegahan kepada pejabat-pejabat desa lainnya untuk tidak melakukan penyimpangan terhadap pemanfaatan dana desa. Menurut beliau, yang paling penting adalah pengawasan masyarakat dan pengawasan media. Dengan semakin banyak keterlibatan masyarakat, pejabat desa nantinya akan pikir-pikir untuk melakukan tindakan penyalahgunaan dana desa.

Terkait dengan pengawasan dana desa tersebut, Pimpinan KPK  mengatakan, KPK akan mendorong APIP untuk makin gencar mengawasi penggunaan dana desa. Dia juga mendorong agar masyarakat terlibat aktif dalam pengawasan dana desa di daerahnya masing-masing serta apabila pejabat desa dapat langsung diberhentikan jika terbukti menyelewengkan dana desa. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) terkait dengan pengelolaan dana desa, beliau mengharapkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dapat memberi nilai tambah pada implementasi kebijakan yang lebih baik, termasuk pengelolaan Dana Desa. Ia menilai compliance (kepatuhan) terhadap ketentuan yang ada tidaklah cukup dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa tidak hanya kesesuaian alokasi dengan realisasi saja tapi bagaimana nilai tambahnya, bagaimana stratejiknya. Fungsi audit internal saat ini yaitu mendorong kinerja internal audit yang lebih strategis bagi organisasi.

Sedangkan Mendagri dalam arahan yang dibacakan oleh Plt. Irjen Kemendagri meminta kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan dana desa agar senantiasa  meningkatkan integritas,  kapasitas  dan  profesionalisme dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana. Pendampingan  kepada  aparatur  pemerintah  desa sejak  tahap perencanaan  sampai  dengan pelaksanaan  pengelolaan  dana  desa, sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan. APIP diharapkan mampu melakukan penilaian terhadap kinerja dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta merancang  pengawasan  desa  berbasis  risiko,  mengingat  besarnya   jumlah  dan Kondisi geografis desa. (mn80)