PERAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGELOLAAN KEUANGAN DI DAERAH

Pada hari Rabu, Tanggal 9 Agustus 2017 bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar dilaksanakan acara Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lingkup Inspektorat Kabupaten Banjar. Pada kesempatan kali ini, kegiatan PKS diisi oleh narasumber yang berasal dari Kejaksaan Negeri Martapura yang
disampaikan oleh Ahmad Budi Mukhlis selaku Kepala Seksi Pidana Khusus. Kegiatan PKS juga dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Rusdi, Para Inspektur Pembantu Wilayah  dan para Pejabat lainnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.

Pada paparannya,  Ahmad Budi Mukhlis menyampaikan materi mengenai peran Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan di daerah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu : 
  1. Melakukan penuntutan;
  2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;
  4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
  5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
Pada kesempatan itu juga, Akhmad Budi Mukhlis juga menyampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:
  1. Korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, (Pasal 2 dan Pasal 3);
  2. Korupsi yang berkaitan dengan suap menyuap (Pasal 5, 6, 11,12 dan 13);
  3. Korupsi yang berkaitan dengan Pemerasan (Pasal 12 huruf e, g, dan h);
  4. Korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, 10);
  5. Korupsi yang berkaitan dengan perbuatan curang dalam pemborongan atau penyerahan barang (Pasal 7);
  6. Korupsi yang berkaitan dengan penguasaan tanah negara oleh pegawai negeri/penyelenggara negara (Pasal 12 huruf h);
  7. Korupsi yang berkaitan dengan pemalsuan buku atau daftar khusus pemeriksaan administrasi (Pasal 9);
  8. Korupsi yang berkaitan dengan pegawai negeri yang punya kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (Pasal 12 huruf i);
  9. Korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi (Pasal 12 B, 12 C );
  10. Perbuatan-perbuatan lain yang menurut UU dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Korupsi (Pasal 14).
Sedangkan Tindak Pidana yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu :
  1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (Pasal 21);
  2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (Pasal 22 Jo. Pasal 28);
  3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (Pasal 22 Jo. Pasal 29);
  4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (Pasal 22 jo. Pasal 35);
  5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu (Pasal 22 jo Pasal 36);
  6. Saksi yang membuka identitas pelapor (Pasal 24 Jo. Pasal 31).
Meningkatnya kasus korupsi disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya rendahnya moralitas, tidak memiliki budaya malu, tidak taat pada hukum, tidak amanah, tidak jujur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan adanya langkah-langkah positif diantaranya adalah penyadaran dan pembinaan moralitas bangsa, sehingga penyelenggaraan Negara dapat berjalan dengan baik, yakni bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Setiap orang, organisasi masyarakat & LSM berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan TPK, serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum. Peran Aktif Masyarakat dalam Melawan Korupsi sangat diharapkan dalam pemberantasan korupsi di negara ini, demi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Jika kita mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi, segera laporkan kepada penegak hukum. Kita juga perlu memberikan apresiasi terhadap instansi pemerintah dan pegawainya yang telah melakukan pelayanan publik dengan baik.

Pada akhir paparannya, disampaikan bahwa kedudukan lembaga kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang penting dan strategis sebagai bagian dari sistem penegakan hukum nasional dan umumnya untuk pembangunan masyarakat dan semoga masyarakat secara umum dapat turut serta mengambil peran dalam usaha bersama melakukan tindakan untuk memberantas tindak pidana korupsi.