SOSIALISASI PENGAWASAN KEUANGAN DESA

Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantara sumber pendapatan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang berseumber dari APBD Kabupaten. Keuangan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.


Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pada tahun sebelumnya bahwa pelaksanaan dana desa masih belum dapat dilaksanakan secara optimal, penggunaan dana desa belum dapat disajikan dengan baik dan masih terdapat permasalahan lain  dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan  desa. Pengawasan keuangan desa bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan keuangan desa telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, Inspektorat Kabupaten Banjar selaku APIP berperan dalam mengawal pelaksanaan pengelolaan  dana desa sehingga perlu menyampaikan kepada seluruh Aparat Desa mengenai kegiatan pengawasan dana desa yang menjadi kewenangan Inspektorat.
Bertempat di Aula Barakat Pemerintah Kabupaten Banjar, Inspektorat Kabupaten Banjar melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan dana desa yang diikuti oleh 277 Kepala Desa se Kabupaten Banjar. Kegiatan sosialisasi juga diikuti oleh Tenaga Ahli dan para Pendamping Desa yang dilaksanakan dalam 3 (tiga) angkatan mulai tanggal 17-19 Oktober 2017.
Materi yang disampaikan pada kegiatan sosialisasi tersebut meliputi proses kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar, meliputi dasar hukum pengawasan dana desa, data-data yang diperlukan dalam pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan rinci serta tata cara pertanggungjawaban keuangan desa seseuai ketentuan yang berlaku.
Maksud dari kegiatan ini adalah agar memberikan pemahaman mengenai pengawasan dana desa dengan tujuan untuk memberikan keyakinan memadai agar proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga dengan adanya keterlibatan APIP Provinsi/Kab/Kota dalam rangka melakukan pengawasan akuntaabilitas dana desa dapat memastikan bahwa dana desa dapat digunakan secara tepat, untuk mengatasi kesenjangan dan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Pada kesempatan itujuga, Inspektur Kabupaten Banjar meminta komitmen dan kesediaan seluruh Aparat Desa untuk melakukan pengelolaan keuangan desa dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. (mn80).