TRANSPARANSI MELALUI LHKPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, setiap penyelenggaran negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun serta mengumumkan harta kekayaannya.

Menindaklanjuti ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Banjar telah menerbitkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 39 Tahun 2016 tentang LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2017. Wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri dari :
1.       Bupati;
2.       Wakil Bupati;
3.       Pejabat Pimpinan Tinggi;
4.       Kepala Perangkat Daerah;
5.       Pejabat Pengelola Keuangan;
6.       Auditor jenjang Madya ke atas;
7.       Kepala Unit Layanan Pengadaan;
8.       Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa.

Wajib LHKPN tersebut diwajibkan dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah menduduki jabatan untuk pertama kalinya, mengalami promosi /mutasi atau pensiun. Wajib LHKPN yang menduduki untuk pertama kalinya  melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A. Sedangkan penyampaian LHKPN secara periodeik setiap 1 (satu) tahun menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B. Penyampaian LHKPN tersebut paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN akan diberikan sanksi tingkat hukuman disiplin sedang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yakni Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; atau Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Penjatuhan hukuman disiplin diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.