EVALUASI SAKIP KEMENPANRB

Kegiatan evaluasi SAKIP dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Selanjutnya untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. 

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;  Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannya, evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan melalui tahapan Survei Pendahuluan dan Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Survei pendahuluan dilaksanakan untuk memahami dan mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan/unit kerja yang akan dievaluasi. Sedangkan evaluasi implementasi terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja.
Pemerintah Kabupaten Banjar yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah, Bappelitbang dan Bagian Organisasi Setda Banjar serta Inspektorat selaku Evaluator tingkat Kabupaten, menyampaikan mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang dilaksanakan dan berjalan pada Pemerintah Kabupaten Banjar kepada Tim Evaluator dari Kementerian PAN dan RB. Hal-hal yang disampaikan meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Data-data yang disampaikan  terdiri RPJMD, Renstra SKPD, Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada kesempatan tersebut juga disampaikan hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Banjar Tahun 2016 terhadap Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
Berdasarkan hasil kegiatan evaluasi sederhana tersebut, Pemerintah Kabupaten Banjar perlu meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Banjar mendapatkan penilaian yang baik dari Tim Evaluator Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi.