FGD TLHP BPK-RI BERSAMA KOMITE IV DPD-RI

Bertempat di ruang Aberani Sulaiaman Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, dilaksanakan focus group discussion (FGD) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada Pemerintah Daerah. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ir. H. Ayi Hambali, MM dan Drs.H.M.Sofwat Hadi, SH selaku Koordinator Tim.

Acara juga dihadiri oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan H.Siswansyah, SH, MH, Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Awi Sundari, SH, Kepala Sub Auditoriat Kalsel I BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, perwakilan dari Universitas Lambung Mangkurat serta Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Selatan.
FGD TLHP BPK RI dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negera, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan negara yang harus diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksaan.
Pada sambutannya, Ir. H. Ayi Hambali, MM menyampaikan bahwa setelah DPD RI menerima LHP dari BPK RI, Komite IV ditugaskan untuk melakukan pemantauan TLHP BPK-RI tersebut. DPD menempatkan diri sebagai fasilitator Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan BPK-RI. Melalui FGD ini diharapkan dapat menggali informasi dan data serta penjelasan langsung mengenai temuan-temuan BPK-RI serta kendala-kendala yang dihadapi guna mendapatkan alternatif solusi penyelesaiannya. Disampaikan juga jika perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat oleh Pemerintah Daerah belum menjamin Pemerintah Daerah tersebut terbebas dari masalah korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten Bidang Pemerintahan H. Siswansyah, SH, MH menyampaikan bahwa pelaksanaan azas-azas pengelolaan keuangan negara diperlukan untuk mewujudkan akuntabilitas pemerintahan dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi di daerah. Melalui Komite IV DPD-RI diharapkan dapat mendukung terlaksananya pengelolaan keuangan yang akuntabel, khususnya terkait dengan hasil pemeriksaan BPK RI dan penyelesaian tindak lanjutnya.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh Kepala Sub Auditoriat Kalsel I, menyampaikan bahwa target penyelesaian TLHP BPK-RI sebesari 85% diharapkan dapat tercapai pada akhir tahun 2017 ini. Salah satu yang menjadi masalah adalah mengenai pemindahan beberapa kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. Permasalahan tersebut harus segera diselesaikan karena akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penggalian informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI. (mn80).