MOMENTUM KOORDINASI APIP DAN APH


Bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 30 November 2017 dilaksanaka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas). Rakorwasdanas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Wakil Presiden RI yang berkesempatan membuka acara rakorwasdanas tersebut, menyampaikan bahwa tujuan dari pemerintah adalah memakmurkan rakyat melalui pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Tahapan pembangunan dilaksanakan melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa pengawasan yang dilaksanakan di Indonesia terdiri dari APIP selaku pengawas internal, BPKP, BPK, Kepolisian, Kejaksaan hingga KPK memerlukan koordinasi yang efektif dan sinergis sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Pengawasan yang efektif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, karena keberhasilan suatu pengawasan adalah berkurangnya kasus-kasus pelanggaran hukum, bukan banyaknya kasus penangkapan oleh APH. Pada akhirnya dengan pemerintahan yang bersih dapat mewujudkan kemakmuran rakyat.

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatangan MoU koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Menteri Dalam Negeri, Kapolri dan Jaksa Agung.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi panel oleh Kepala Staf Kepresidenan dari Kantor Staf Presiden, Wakil Ketua KPK-RI, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI dan Kepala Bareskrim Polri. Tema yang diangkat meliputi :
1.       Penguatan peran inspektorat daerah dalam pencegahan korupsi;
2.       Strategi Nasional Anti Korupsi;
3.  Koordinasi APIP-APH dalam penanganan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Pada sesi selanjutnya, dilaksanakan diskusi panel oleh Dirjen Bina Pemdes Kemendagri, Dirjen Bina Keuda Kemendagri, Sekjen Kemendagri dan Irjen Kemendagri dengan tema :
1.       Pembinaan dan pengawasan dana desa;
2.       Kebijakan pengelolaan keuangan tahun anggaran 2018;
3.       Progres revisi PP 18 Tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah;
4.       Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerag tahun anggaran 2018.

Berdasarkan pembahasan-pembahasan pada saat pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan tersebut, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :
1.   Penekanan  Bapak  Wakil  Presiden  bahwa  banyaknya  lembaga pengawasan  tidak  menjamin  semakin  menjamin  tata  kelola pemerintahan.  Yang  dibutuhkan  adalah  kesadaran  kita  untuk tidak melanggar  hukum.
2.  Koordinasi  APIP  dan  APH  harus  dapat  dijadikan  instrumen agar  pembangunan  daerah  berjalan  efektif  dan  tidak  ada kegamangan  dalam  menjalankan  pemerintahan.
3.  Saat  ini  pemerintah  sedang  melakukan  penguatan  APIP khususnya  terhadap 3  (tiga)  hal  yaitu a)  Aspek  kelembagaan  untuk  memperkuat  independensi  para apip; b)  Aspek  anggaran untuk  menjamin  kecukupan  anggaran  bagi pelaksanaan  kegiatan  pengawasan; c)  Aspek  sumber  daya  manusia  baik  jumlah  maupun kompetensi  teknis.
4.  Pada  aspek  kelembagaan,  pemerintah  sedang  menyusun rancangan  peraturan pemerintah perubahan  PP  18  tahun  2016  tentang Perangkat  Daerah,  yang  akan  mereposisi  kedudukan inspektorat  daerah  setara  dengan  sekretaris  daerah (peningkatan eselonering) independen. sehingga dapat menjadi
5. Terkait  anggaran  pengawasan,  permasalahan  mendasar karena  kepala  daerah  belum  seluruhnya  menganggap inspektorat  daerah  itu  penting,  sehingga  alokasi  anggarannya kecil-kecil.  Padahal  inspektorat  daerah  memiliki  31  kegiatan pengawasan  yang  harus  dilakukan,  mulai  dari  reviu  dokumen perencanaan,  laporan  keuangan,  melakukan  audit  belanja sampai  dengan  evaluasi  laporan  kinerja.  Termasuk melakukan  pengawasan  dana  transfer  dari  APBN,  seperti dana  desa,  dana  BOS,  dana  kesehatan  dan  lain-lain,  yang belum  ada  proporsi  besaran  dana  transfer  teersebut  untuk anggaran  pengawasan.  Oleh  karena  itu,  perlunya  alokasi anggaran pengawasan  untuk  setiap  dana  apbn yang ditransfer ke  daerah.
6.   Dari  segi  sumber  daya  manusia,  secara  nasional  masih dibutuhkan  sedikitnya  30.000  orang  APIP  untuk  melakukan pengawasan  penyelenggaraan  pemerintaan  daerah.  Secara bertahap kebutuhan  ini  akan  dipenuhi  oleh  pemerintah.
7. Koordinasi  APIP  dan  APH  penting  dilakukan  agar  tidak  terjadi lagi  kegamangan  penyelenggara  pemerintahan  daerah  dalam bertindak  karena  takut  tersangkut  pidana  atau  dicari-cari kesalahannya  untuk dipidana.
8.  Esensi  koordinasi  APIP  dan  APH  agar  pengaduan  masyarakat dapat  dibedakan  mana  pelanggaran  administratif  mana pidana.  Karena  tidak  semua  pelanggaran  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  harus  diselesaikan  secara  pidana. Harapannya  penanganan  pidana  merupakan  ultimum remedium  atau upaya  terakhir
9.   Dengan  adanya  nota  kesepahaman  APIP  dan  APH  maka penanganan  pengaduan  dan/atau  pelaporan  mayarakat dikoordinasikan  terlebih  dahulu  untuk  menilai  apakah pengaduan  masyarakat  tersebut  berindikasi  pidana  atau administratif. Apabila administratfif penyelesaiannya diserahkan  kepada  kepala  daerah,  namun  apabila  pidana diserahkan  kepada aparat  penegak hukum.
10. Tindak  lanjut  dari  MoU  tersebut,  kepala  daerah,  kepolisian daerah  setempat  dan  kejaksaan  setempat  agar  melakukan perjanjian  kerjasama.  Tujuannya  agar  tercipta  pola komunikasi  yang  efektif  pada setiap tingkatan  pemerintahan.