NOMENKLATUR INSPEKTORAT, SIAP BERUBAH?

Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dengan type A.
Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan
kegiatan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dengan struktur organisasi sebagai berikut :
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tanggal 11 November 2017 yang lalu, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur Inspektorat tersebut mengingat Permendagri tersebut mengamanatkan agar Penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Perubahan paling signifikan yang harus segera dilaksanakan adalah pada struktur organisasi Sekretariat, dimana sebelumnya terdiri dari Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, maka sesuai dengan amanat Pasal 9 Permendagri tersebut perlu diubah menjadi Subbagian yang menjalankan fungsi Perencanaan, Analisis dan Evaluasi serta Administrasi Umum dan Keuangan

Perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Permendari Nomor 107 Tahun 2017 dapat diunduh disini.