SINERGITAS APIP DAN APH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawasan Itern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP. Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan.

Bertempat di Halaman Kantor Bupati Banjar, Rabu Tanggal 29 November 2017 dilakukan penandatangaan Kesepakatan Bersama antara Bupati Banjar dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yang dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Inspektur Kabupaten Banjar dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama dilakukan terkait dengan koordinasi dan kerja sama dalam pengawasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar.
Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai kerangka dasar dalam Koordinasi dan Kerja Sama dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menjalin kemitraan dalam rangka mengoptimalkan Koordinasi dan Kerja Sama dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Banjar. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
Sedangkan Perjanjian Kerja Sama secara teknis mengatur mengenai tata cara koordinasi pengawasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi tindak lanjut hasil audit investigasi, kerjasama penegakan hukum terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi, koordinasi dalam pelaksanaan audit investigasi serta pembentukan Forum Komunikasi.
Tindak lanjut hasil audit investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh Inspektorat dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan. Sedangkan apabila Kejaksaan melakukan proses hukum terhadap pejabat dan pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar, maka hal tersebut juga dapat diinformasikan kepada Inspektorat. Kerjasama penegakan hukum terkait dugaan terjadinya tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dilaksanakan melalui permintaan keterangan dengan menyampaikan bantuan permintaan keterangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar atau Pimpinan Unit Kerja dengan tembusan kepada Inspektorat. Inspektorat dapat memberikan dukungan keahlian teknis dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar. Atas permintaan Inspektorat, Kejaksaan dapat memberikan informasi tentang perkembangan tahap penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Pemerintah Kabupaten Banjar. Perjanjian Kerja Sama ini juga berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya.

Untuk selanjutnya juga akan dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian Resort Banjar.