KEBIJAKAN PENGAWASAN 2019

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri menrbtikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan.


Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 mengatur tentang kegiatan, sasaran, fokus dan jadwal pelaksanaan yang disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema "APIP Bekerja Mencegah Korupsi". Kegiatan Pengawasan yang menjadi tugas Inspektorat adalah sebagai berikut :

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:
1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (probity advice); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. kegiatan asistensi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:
1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
4. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
5. reviu laporan kinerja;
6. reviu penyerapan anggaran;
7. reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa; dan
8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana desa;
4. dana Bantuan Operasional Sekolah;
5. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;
6. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
7. penanganan laporan gratifikasi;
8. penanganan Whistle Blower System;
9. penanganan benturan kepentingan;
10. penilaian internal zona integritas;
11. verifikasi LHKPN/LHKASN;
12. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
13. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
14. perencanaan dan pengganggaran responsif gender; dan
15. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:
1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu