PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  Menuirut perspektif hukum, Perbuatan Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

  1. Kerugian Keuangan Negara
  2. Suap
  3. GRATIFIKASI
  4. Penggelapan dalam jabatan
  5. Pemerasan
  6. Perbuatan Curang
  7. Konflik Kepentingan dalam pengadaan



Gratifikasi sebagai salah satu dari jenis korupsi dijelaskana Sesuai dengan Penjelasan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12B ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi : Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Sedangkan Pasal 12C ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Sanksi bagi penerima gratfikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 berbunyi : Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Pengecualian terhadap Sanksi diatur dalam Pasal 12C ayat (1) Nomor 20 Tahun 2001 bahwa Sanksi dalam 12B ayat (2) Nomor 20 Tahun 2001 apabila penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

Untuk melakukan kegiatan pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) bertugas untuk menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan meneruskan laporan penerimaan gratifikasi ke KPK. Selain itu juga, UPG juga bertugas untuk mempersiapkan sosialisasi mengenai gratifikasi kepada pihak eksternal dan internal Pemerintah Daerah.