SHARING SESSION DAN KOORDINASI PERPAJAKAN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP, bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, Selasa, 21 Agustus 2018, Inspektorat Kabupaten Banjar melaksanakan sharing session dan koordinasi sehubungan dengan implementasi Inpres tersebut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru. Sharing session dan koordinasi dilaksanakan terkait dengan pengawasan perpajakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Banjar. 


Acara yang dibuka oleh Inspektur Kabupaten Banjar tersebut dihadiri oleh Pejabat dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru yang didampingi oleh Pejabat dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Martapura. Dalam sambutannya, Inspektur menyampaikan bahwa proses pelaksanaan pemeriksaan oleh Inspektorat telah mencakup pemeriksaan terhadap ketaatan penyetoran pajak oleh Bendahara baik oleh Bendahara SKPD maupun oleh Bendahara Desa.
Dalam paparannya, Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Martapura menyampaikan bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak Atas Belanja Pemerintah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak diterbitkan dalam rangka meningkatkan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja  Pemerintah dan pengawasan atas pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Inpres tersebut menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk memasukan rencana pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara atas Belanja Pemerintah yang meliputi pendaftaran, pemotongan dan pemungutan, penyetoran dan pelaporan; dan  pengelolaan PNBP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PNBP dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta melaksanakan pengawasan sesuai PKPT.

Pada kesempatan itu juga disampaikan mengenai tantangan pemenuhan kewajiban perpajakan di desa yang dihadapi diantaranya adalah Keterbatasan pemahaman atas peraturan perpajakan, kurangnya kesadaran untuk melakukan pemungutan pajak sesuai kaidah peraturan perpajakan dan Pembayaran pajak yang seringkali ditunda/ditahan sampai dengan tutup buku realisasi kas. Untuk mengatasi hal tersebut, langkah-langkah yang dilaksanakan adalah memberikan penyuluhan secara periodik kepada Bendahara Desa diantaranya dengan melakukan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka monitoring dan evaluasi pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Desa serta menyampaikan himbauan dan mengadakan konseling atas pemenuhan kewajiban perpajakan Bendahara Desa. 

Acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab mengenai perpajakan dan pemeriksaan perpajakan yang dihadapi di lapangan. Diskusi juga membahas mengenai strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari belanja pemerintah(mn80).