CAPAIAN KORSUPGAH KPK KABUPATEN BANJAR

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Deputi Bidang Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. 

Pemerintah Daerah dan DPRD se provinsi Kalimantan Selatan telah menandatangani komitmen bersama pencegahan korupsi bersama KPK. Sebagai tindaklanjut Komitmen bersama tersebut, maka dilaksanakan program pemberantasan korupsi terintegrasi melalui kegiatan Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan (KORSUPGAH) antara seluruh Pemerintah Daerah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna mewujudkan komitmen tersebut.

Korsupgah tersebut diturunkan menjadi 9 program sebagai tindaklanjut dari pelaksanaan komitmen tersebut yang dituangkan dalam rencana aksi sebagai target pencapaian yang sudah disepakati bersama. Inspektorat Daerah ditunjuk sebagai koordinator untuk melakukan self assesment untuk selanjutnya diinput kedalam aplikasi MCP KPK.


Berdasarkan hasil Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, capaian rata-rata nasional untuk tanggal 27 Desember 2018 pada posisi 54%. 



Sementara itu Pemerintah Kabupaten Banjar telah mencapai 89% pada tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi yang dilakukan pada 8 Area Intervensi, yaitu Perencanaan dan Penganggaran; Pengadaan Barang dan Jasa; Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kapabilitas APIP; Manajemen ASN; Dana Desa; Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.


KPK memberikan catatan-catatan terhadap area-area yang masih memerlukan peningkatan capaian sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Banjar berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian tersebut. (mn80)