EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan reformasi birokrasi. Area-area perubahan terkait dengan reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan pada aspek Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, Tata Laksana, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Pengawasan dan Kualitas Pelayanan Publik.


Bertempat di Golden Tulip Hotel Banjarmasin, Rabu 28 November 2018 diselenggarakan evaluasi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banjar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Kegiatan evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan untuk mengukur sejauhmana implementasi area-area perubahan terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Pemerintah Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar menyampaikan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Kegiatan evaluasi reformasi birokrasi juga dihadiri oleh Inspektur Kabupaten Banjar, Kepala BPKAD, Kepala BKDPSDM, Kepala DPMPTSP, Kepala Bagian Organisasi, Kepala Bagian Hukum, Camat Martapura Timur, Perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Perwakilan RSUD Ratu Zalecha serta Perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Evaluasi reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar selaku assesor. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen, yaitu komponen Pengungkit (Enablers) dan komponen hasil. Komponen Pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan komponen Hasil (Results) adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit.

Berdasarkan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Banjar telah mengimplementasikan reformasi birokrasi area-area perubahan reformasi birokrasi, diantaranya telah dibentuk tim reformasi birokrasi, kegiatan penataan peraturan perundang-undangan, penataan organisasi, evaluasi jabatan, e-government, penataan sistem kepegawaian, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kapabilitas APIP dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Aspek komponen hasil yang telah didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar yaitu Nilai 62,62 pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),  Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK-RI selama 5 tahun berturut-turut serta Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai B (mn80).