Bersama Lawan Corona

Dalam rangka penanaganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banjar, Inspektorat Kabupaten Banjar mengambil peran untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran penanganan covid 19.

Kegiatan pengawalan yang dilaksanakan dimulai dengan melakukan reviu atas refocussing kegiatan dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) dan Rancangan Perubahan Anggaran telah sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Diharapkan hasil reviu ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, walaupun tidak membatasi untuk mengambil keputusan lain. 

Masih dalam rangka penanganan covid 19, Inspektorat juga melaksanakan reviu atas penatausahaan dan pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga (BTT). Reviu ini dilakukan dengan melalui penelaahan ulang terhadap bukti-bukti pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.

Selain itu, Inspektorat juga melaporkan perkembangan penanganan covid 19 kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang dilaksanakan setiap bulan. Pelaporan ini mencakup anggaran dan realisasi belanja penanganan covid, data terpadu kesejahteraan sosial hingga pelaksanaan pembagian bantuan sosial. 

PKS AUDIT KINERJA PUSKESMAS

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

SOSIALISASI PENYAMPAIAN e-LHKPN

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan. Secara teknis, tata cara pelaporan LHKPN di atur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

PENGUKURAN KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT

Lingkungan pengendalian merupakan salah satu unsur pengendalian internal yang penting dalam rangka mendorong perilaku positif dan kondusif dalam rangka penerapan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembinaan sumber daya manusia dan hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah yang lain.

CAPAIAN KORSUPGAH KPK KABUPATEN BANJAR

Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Deputi Bidang Pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusun langkah-langkah strategis untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. 

PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL P2UPD DAN AUDITOR

Bertempat di Mahligai Sultan Adam Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, Rabu 26 Desember 2018 dilaksanakan pelantikan Pejabat Fungsional dalam jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah (P2UPD) dan Auditor. Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional P2UPD dan Auditor ini melalui penyesuaian atau inpassing menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing.

STUDI KOMPARASI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, Rabu, 12 Desember 2018, Inspektorat Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja Inspektorat provinsi Jawa Tengah. Kunjungan kerja diterima oleh Sekretaris Moh. Yani, Kasubbag Perencanaan, Auditor, P2UPD dan para Pejabat lainnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.

STUDI BANDING INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA

Pada hari Senin, 7 Desember 2018 bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar di Martapura, Inspektorat Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja Inspektorat Kabupaten Barito Utara. Kunjungan kerja diterima oleh Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Rusdi, Sekretaris Moh. Yani dan para Pejabat lainnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.

EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan reformasi birokrasi. Area-area perubahan terkait dengan reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan pada aspek Manajemen Perubahan, Peraturan Perundang-Undangan, Organisasi, Tata Laksana, Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Akuntabilitas, Pengawasan dan Kualitas Pelayanan Publik.

PENYUSUNAN PKPT BERBASIS RISIKO

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, merubah peran APIP untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, memberikan peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan memelihara serta meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.