IKM INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANJAR TRIWULAN I 2023
Survei Kepuasan Masyarakat dimaksudkan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan yang berkesinambungan atas penyelenggaraan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar. Hasil yang ingin dicapai dari Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengetahui kepuasan terhadap layanan Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar dari aspek layanan Konsultasi …
Perkuat Sinergitas, Inspektorat dan Kejari Banjar Komitmen Bangun Desa Taat Hukum
Martapura, InfoPublik – Dalam rangka upaya desa taat hukum, Inspektorat Banjar bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar lakukan Sinergitas dan kolaborasi, di Aula Dinas Pendidikan Banjar, Senin (22/5/2023). Kerja sama yang erat antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar, dan Dinas DPMD Kabupaten Banjar …
Puluhan BUMDes se-Kabupaten Banjar Ikuti Pelatihan Keterampilan Manajemen
Martapura, InfoPublik – Kegiatan Pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Kabupaten Banjar yang diadakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Selasa 14-16 Maret 2023 ini dihadiri oleh Perwakilan 20 BUMDesa se-Kabupaten Banjar, di Hotel Delima, Rabu (15/3/2023). Narasumber dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar …
Pemkab Banjar Ikuti Evaluasi Implementasi SAKIP KemenPAN RB
MARTAPURA,- Secara umum implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2017 nilai SAKIP 62,62 kemudian naik ditahun 2018 menjadi 68,61, naik sedikit ditahun 2019 dengan nilai 68,70 dan 68,97 ditahun 2020. Hal ini di ungkapkan oleh Bupati Banjar H. Saidi Mansyur …
PKS AUDIT KINERJA PUSKESMAS
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk …
SOSIALISASI PENYAMPAIAN e-LHKPN
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan harta kekayaan. Secara teknis, tata cara pelaporan LHKPN di …
PENGUKURAN KINERJA PENGAWASAN INSPEKTORAT
Lingkungan pengendalian merupakan salah satu unsur pengendalian internal yang penting dalam rangka mendorong perilaku positif dan kondusif dalam rangka penerapan pengendalian intern. Lingkungan pengendalian diwujudkan melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembinaan sumber daya manusia dan hubungan kerja yang …
Hindari Korupsi, Pemkab Banjar Gelar Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi
MARTAPURA,- Dalam rangka membangun komitmen bersama bebas dari tindakan korupsi , serta mendorong terwujudnya Pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar sosialisasi pengendalian gratifikasi via zoom meeting, di Aula Bappeda Litbang Banjar, Kamis ( 08/04 ) pagi. Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. …