ASISTENSI PENILAIAN RISIKO ORGANISASI

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, dilaksanakan asistensi penilaian risiko organisasi yang dilaksanakan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan delapan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPKAD dan BKPMP2T Kabupaten Banjar.

MONITORING AoI KAPABILITAS APIP

Kapabilitas APIP menggambarkan peran APIP secara efektif dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut berupa perbaikan atas area of improvement (AoI) Kapabilitas APIP.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan fungsinya melaksanakan monitoring area of improvement Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kegiatan self assessment yang dilakukan oleh Tim Assesment Inspektorat Kabupaten Banjar per 30 September 2016.

KUNJUNGAN KERJA INSPEKTORAT KOTA DEPOK

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, Drs. H. Sirajuddin, M.Pd selaku Plh. Inspektur Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja dari Inspektorat Kota Depok yang dipimpin oleh drg. Novarita. Pada kesempatan itu, drg. Novarita menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya studi banding adalah dalam rangka menggali informasi mengenai peningkatan kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar.

KOMITMEN KAPABILITAS ITKAB KLATEN

 photo KLATEN_zpsd8zflw8b.gif Kabupaten Klaten adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali. Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas 391 desa dan 10 kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kota Klaten. Sebagai perangkat daerah yang melakukan fungsi pengawasan atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Klaten saat ini telah telah berhasil meningkatkan kapabilitasnya dari level 1 (initial) menjadi level 2 (infrastructure) berdasarkan hasil assessment Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah dengan mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Audit (IIA). Hal ini berarti Inspektorat Kabupaten Klaten mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan telah ada pengembangan profesi untuk masing-masing individu APIP.

BENCHMARKING KAPABILITAS APIP TALA

 photo TANAH LAUT_zpsa3wllrxe.gif Kabupaten Tanah Laut (Tala) adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia dengan pusat pemerintahan berada di Pelaihari. Pada awalnya Kabupaten Tanah laut adalah sebuah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat (Daswati) II Banjar dan pada tahun 1965 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Daswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 14 Dinas teknis, 10 Badan, 3 kantor, 11 Kecamatan dan 5 Kelurahan. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut memiliki visi untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan menjadi Aparatur Pengawasan Internal yang Berwawasan,Kompeten, Inovatif, Enerjik dan Elegan serta Akuntabel (BERKINERJA).

KUNKER INSPEKTORAT I ITAMA SETJEN DPR-RI

 photo KUNKER SETJEN DPR-RI_zpsc6vg5edb.gif
Hari Kamis tanggal 10 November 2016 menjadi hari yang luar biasa bagi Inspektorat Kabupaten Banjar karena pada hari itu mendapat kunjungan kerja dari rombongan rekan sejawat Inspektur I Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR-RI. Keberadaan Inspektorat Utama di Setjen DPR-RI memang relatif baru seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Berdasarkan perpres 27/2015 Sekretariat Jenderal (Setjen) yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPR-RI. Sementara Badan Keahlian yang dipimpin oleh Kepala Badan Keahlian merupakan aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada pimpinan DPR-RI, dan secara administratif berada di bawah Setjen.

SEMANGAT PERUBAHAN LOMBOK TENGAH

 photo LOMBOK TENGAH_zps7v2kqhsm.gif
Lombok Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ibu kota Praya yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Secara historis keberadaan Lombok Tengah telah ada dengan dikeluarkannya Stb Nomor 248 Tahun 1898, kemudian pasca proklamasi Lombok Tengah secara integral menjadi bagian dari NKRI ditandai dengan pelantikan secara formal Kepala Pemerintahan Setempat Lombok Tengah yang pertama, pada tanggal15 Oktober 1945. Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Lombok Tengah terus mengembangkan kapabilitasnya untuk mengawal tujuan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan membangun sistem pengendalian intern yang memadai. Dalam rangka pengembangan kapabilitas dan kematangan sistem pengendalian intern tersebut, maka pada hari Selasa tanggal 8 November 2016 Inspektorat Kabupaten Lombok Tengah melakukan studi banding di Inspektorat Kabupaten Banjar. 

GIANYAR DARI INFRASTRUCTURE KE INTEGRATED

 photo JABAR GIANYAR_zpsjh6zvckf.gif
Bersamaan dengan kegiatan pendalaman materi dari studi banding Inspektorat Provinsi, Kabupaten dan Kota se Provinsi Jawa Barat ke Inspektorat Kabupaten Banjar tentang peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah), Kamis tanggal 3 November 2016 Inspektorat Kabupaten Banjar juga kedatangan tamu dari Tim koordinasi dan konsultasi Inspektorat Kabupaten Gianyar Bali yang dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Gianyar I Made Juanda, SE, MM. Kedua rombongan tamu dari provinsi yang berbeda tersebut diterima langsung oleh Inspektur Kabupaten Banjar Ir. Imam Suharjo, MT, CFrA yang didampingi oleh Sekretaris Inspektorat Kencanawati S.Hut, MS yang juga sebagai Ketua Tim Self Improvement Kapabilitas APIP, Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) I Drs. H. Sakarani, Irbanwil II Maidi, ST, Irbanwil III Drs. H. Sirajudin, MPd, Irbanwil IV Drs. H.M. Nuzuliman, Koordinator Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Auditor Madya Yusriansyah, SE serta Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan Min'am Naqi, ST, MS yang juga selaku Ketua Tim Self Assessment Kapabilitas APIP di Inspektorat Kabupaten Banjar.

SEMANGAT INTEGRATED APIP JABAR

 photo PROVINSI JAWA BARAT_zpslgp9o09a.gif Kebulatan tekad Inspektorat se Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kapabilitasnya ke level 3 (integrated) dibuktikan dengan semangat yang ditunjukan dalam studi banding ke Provinsi Kalimantan Selatan pada hari Rabu - Kamis tanggal 2-3 November 2016. Rombongan yang berjumlah lebih dari 100 orang yang berasal dari Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan 23 Inspektorat Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Barat dipimpin langsung oleh Inspektur Provinsi Jawa Barat H. Perry Soeparman, SH., MM., M.Si. Dalam sambutannya, Inspektur Provinsi Jawa barat menyampaikan latar belakang yang menjadi pertimbangan untuk berbagi ilmu dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan pertama adalah dari kinerja keuangannya, seluruh pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun 13 Pemerintah Kabupaten/Kota telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan yang kedua adalah, Provinsi Kalimantan Selatan merupakan satu-satunya provinsi yang memiliki inspektorat yang telah mencapai kapabilitas di level 3 yaitu Inspektorat Kabupaten Banjar dan Inspektorat Kota Banjarmasin. 

EVALUASI PELAYANAN PUBLIK

 photo EVALUASI PELAYANAN PUBLIK_zpsfon4bg63.gif
Genderang perang telah di tabuh oleh Presiden RI Bapak Jokowi untuk memberantas segala bentuk pungutan liar (pungli) dalam sektor pelayanan publik yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan investasi, usaha dan berdampak pada ekonomi biaya tinggi. Presiden menginginkan semua prosedur pelayanan publik harus dibuat sesederhana dan sesingkat mungkin serta menutup semua celah terjadinya pungli dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menindaklanjuti perintah dan untuk memberangus pungli, Presiden Jokowi telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Sementara itu Kementerian PAN dan RB juga telah menyampaikan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi instansi Pemerintah kepada Menteri/Kepala Lembaga, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural, Gubernur dan Bupati / Walikota.