SINERGI APIP UNTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA YANG LEBIH BAIK

Pada hari Kamis, 18 Mei 2017 bertempat di Istana Negara Republik Indonesia di Jakarta, Inspektur Kabupaten Banjar menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017. Rakornas yang mengambil tema Penguatan Pengendalian Intern Dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik, dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Desa PDTT, Wakil Menteri Keuangan, Pimpinan KPK, Plt. Inspektur Jenderal Kemendagri, Inspektur Jenderal K/L/DI, para pimpinan APIP, serta perwakilan dari desa-desa terpilih.

PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melaksanakan ragkaian acara di Provinsi Kalimantan Selatan yang dimulai pada hari Selasa, 16 Mei 2017 hingga Kamis, 18 Mei 2017. Rangkaian acara tersebut dilaksanakan dalam rangka percepatan pencapaian implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Identifikasi permasalahan tata kelola pemerintah daerah, bimtek penyusunan aturan pengendalian gratifikasi dan rapat koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi serta penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi.

APIP SUMATERA BARAT MENUJU KAPABILITAS APIP LEVEL 3

Pada hari Kamis, 2 Maret 2017 bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar di Martapura, Inspektorat Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan kerja diterima oleh Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Rusdi, Plt. Sekretaris Muhammad Nuzuliman dan para Pejabat lainnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.

Pada sambutannya, rombongan yang diwakili oleh Inspektur Provinsi Sumatera Barat menyampaikan bahwa maksud kedatangan Inspektorat Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten Kota se Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menggali informasi mengenai peningkatan kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Capaian Level 3 pada peningkatan kapabilitas APIP merupakan hal yang sangat penting mengingat peran Inspektorat selaku APIP di daerah yang semakin diperlukan.

SOSIALISASI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pada hari Kamis, 17 Februari 2017 bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Inspektorat Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Keuangan menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain diterbitkan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi “Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”.

ASISTENSI PENILAIAN RISIKO ORGANISASI

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, dilaksanakan asistensi penilaian risiko organisasi yang dilaksanakan oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan delapan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar, yaitu Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendapatan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BPKAD dan BKPMP2T Kabupaten Banjar.

MONITORING AoI KAPABILITAS APIP

Kapabilitas APIP menggambarkan peran APIP secara efektif dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut berupa perbaikan atas area of improvement (AoI) Kapabilitas APIP.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan fungsinya melaksanakan monitoring area of improvement Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kegiatan self assessment yang dilakukan oleh Tim Assesment Inspektorat Kabupaten Banjar per 30 September 2016.

KUNJUNGAN KERJA INSPEKTORAT KOTA DEPOK

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, Drs. H. Sirajuddin, M.Pd selaku Plh. Inspektur Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja dari Inspektorat Kota Depok yang dipimpin oleh drg. Novarita. Pada kesempatan itu, drg. Novarita menyampaikan bahwa maksud dan tujuan dilaksanakannya studi banding adalah dalam rangka menggali informasi mengenai peningkatan kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjar.

KOMITMEN KAPABILITAS ITKAB KLATEN

 photo KLATEN_zpsd8zflw8b.gif Kabupaten Klaten adalah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta), di sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Boyolali. Kabupaten Klaten terdiri atas 26 kecamatan, yang dibagi lagi atas 391 desa dan 10 kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kota Klaten. Sebagai perangkat daerah yang melakukan fungsi pengawasan atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Klaten saat ini telah telah berhasil meningkatkan kapabilitasnya dari level 1 (initial) menjadi level 2 (infrastructure) berdasarkan hasil assessment Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah dengan mengacu pada Internal Audit Capability Model (IACM) yang dikembangkan oleh Institute of Internal Audit (IIA). Hal ini berarti Inspektorat Kabupaten Klaten mampu untuk menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan telah mampu mendeteksi terjadinya korupsi, dan telah ada pengembangan profesi untuk masing-masing individu APIP.

BENCHMARKING KAPABILITAS APIP TALA

 photo TANAH LAUT_zpsa3wllrxe.gif Kabupaten Tanah Laut (Tala) adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia dengan pusat pemerintahan berada di Pelaihari. Pada awalnya Kabupaten Tanah laut adalah sebuah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat (Daswati) II Banjar dan pada tahun 1965 dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Daswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya. Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 14 Dinas teknis, 10 Badan, 3 kantor, 11 Kecamatan dan 5 Kelurahan. Inspektorat Kabupaten Tanah Laut memiliki visi untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi, Peningkatan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan menjadi Aparatur Pengawasan Internal yang Berwawasan,Kompeten, Inovatif, Enerjik dan Elegan serta Akuntabel (BERKINERJA).

KUNKER INSPEKTORAT I ITAMA SETJEN DPR-RI

 photo KUNKER SETJEN DPR-RI_zpsc6vg5edb.gif
Hari Kamis tanggal 10 November 2016 menjadi hari yang luar biasa bagi Inspektorat Kabupaten Banjar karena pada hari itu mendapat kunjungan kerja dari rombongan rekan sejawat Inspektur I Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR-RI. Keberadaan Inspektorat Utama di Setjen DPR-RI memang relatif baru seiring dengan ditetapkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)