SINERGITAS APIP DAN APH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawasan Itern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP. Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan.

MOMENTUM KOORDINASI APIP DAN APH


Bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 30 November 2017 dilaksanaka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas). Rakorwasdanas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

EVALUASI SAKIP KEMENPANRB

Kegiatan evaluasi SAKIP dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

TRANSPARANSI MELALUI LHKPN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi; dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, setiap penyelenggaran negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat, melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun serta mengumumkan harta kekayaannya.

FGD TLHP BPK-RI BERSAMA KOMITE IV DPD-RI

Bertempat di ruang Aberani Sulaiaman Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, dilaksanakan focus group discussion (FGD) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) pada Pemerintah Daerah. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI Ir. H. Ayi Hambali, MM dan Drs.H.M.Sofwat Hadi, SH selaku Koordinator Tim.

SOSIALISASI PENGAWASAN KEUANGAN DESA

Dana Desa adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan  serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diantara sumber pendapatan desa adalah Dana Desa yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa yang berseumber dari APBD Kabupaten. Keuangan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

SINERGI APIP UNTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA YANG LEBIH BAIK

Pada hari Kamis, 18 Mei 2017 bertempat di Istana Negara Republik Indonesia di Jakarta, Inspektur Kabupaten Banjar menghadiri acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017. Rakornas yang mengambil tema Penguatan Pengendalian Intern Dan Sinergi APIP untuk Akuntabilitas Desa yang Lebih Baik, dihadiri

PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melaksanakan ragkaian acara di Provinsi Kalimantan Selatan yang dimulai pada hari Selasa, 16 Mei 2017 hingga Kamis, 18 Mei 2017. Rangkaian acara tersebut dilaksanakan dalam rangka percepatan pencapaian implementasi program pencegahan korupsi terintegrasi di Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari Identifikasi permasalahan tata kelola pemerintah daerah, bimtek penyusunan aturan pengendalian gratifikasi dan rapat koordinasi, supervisi dan pencegahan (korsupgah) korupsi terintegrasi serta penandatanganan komitmen bersama program pemberantasan

APIP SUMATERA BARAT MENUJU KAPABILITAS APIP LEVEL 3

Pada hari Kamis, 2 Maret 2017 bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar di Martapura, Inspektorat Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Kabupaten Kota se-Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan kerja diterima oleh Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Rusdi, Plt. Sekretaris Muhammad Nuzuliman dan para Pejabat lainnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.
Pada sambutannya, rombongan yang diwakili oleh

SOSIALISASI PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pada hari Kamis, 17 Februari 2017 bertempat di Aula Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Inspektorat Kabupaten Banjar yang diwakili oleh Kepala Sub Bagian Keuangan menghadiri acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti