PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI AWAL

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI AWAL PENERIMAAN TENAGA KONTRAK INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2018





Informasi selanjutnya akan diberitakan di halaman ini. Terima Kasih.

PENERIMAAN TENAGA KONTRAK INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR


Formulir pendaftaran secara online akan dibuka di halaman ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan.



Demikian informasi tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Inspektorat Kabupaten Banjar.

NOMENKLATUR INSPEKTORAT, SIAP BERUBAH?

Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dengan type A.
Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan

EVALUASI DAN RENCANA KEGIATAN SABER PUNGLI

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, Kamis 28 Desember 2017, dilaksanakan Raoat Koordinasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Banjar. Rapat yang dipimpin oleh Wakapolres Banjar selaku Ketua UPP juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan seluruh anggota UPP Kabupaten Banjar.
Rapat Koordinasi membahas mengenai evaluasi tahun 2017 dan rencana kegiatan tahun 2018. Wakapolres menyampaikan bahwa berdasarkan instruksi dari Kapolri, sosialisasi tentang pemberantasan pungutan liar diharapkan dilaksanakan sampai ke tingkat desa, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa. Beliau juga menyatakan bahwa pemberantasan pungutan liar menjadi pintu gerbang bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.

RAPAT KOORDINASI UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI

Bertempat di Aula Tribrata Polres Banjar, Senin 11 Desember 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten Banjar. Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan koordinasi pelaksanaan tugas UPP selanjutnya.
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Banjar selaku Wakil Ketua I dan didampingi Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh seluruh anggota UPP Kabupaten Banjar.
Pada sambutannya, Inspektur Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka evaluasi kegiatan UPP selama Tahun 2017. Terkait dengan penganggaran, anggaran kegiatan UPP baru di anggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017. Sementara itu juga disampaikan bahwa Sekretariat UPP tetap berada di Kantor Polres Banjar. 

PELANTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL P2UPD

Bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jum’at 24 November 2017 dilaksanakan pelantikan Pejabat Fungsional dalam jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah (P2UPD). Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional P2UPD ini melalui penyesuaian atau inpassing menindaklanjuti peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/ Inpassing dan Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 900/712/SJ perihal Persiapan Penyesuian/ Inpassing ke dalam Jafung P2UPD dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
Sekretaris Daerah yang mewakili Bupati Banjar melantik 3 (tiga) orang P2UPD Madya yaitu Drs.H. Muhammad Nuzuliman dari jabatan sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah IV, Drs. H. Sirajuddin, M.Pd dari jabatan sebelumnya Inspektur Pembantu Wilayah III dan Drs.H.Tarmuji, M.Pd dari jabatan sebelumnya Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Pembinaan dan Kesejahteraan.
P2UPD merupakan Pejabat Fungsional yang diangkat berdasarkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 telah menetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. P2UPD mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk

PELANTIKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian, dibentuk Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian. 

Auditor Kepegawaian merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan dan pengendalian kepegawaian (wasdalpeg) yang meliputi seluruh proses kegiatan memeriksa, mengevaluasi, memantau dan melakukan tindakan korektif terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian yang dilakukan secara reguler, reviu

SINERGITAS APIP DAN APH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Inspektorat Kabupaten Banjar selaku Aparat Pengawasan Itern Pemerintah (APIP) pada Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sesuai tata cara penanganan laporan atau pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP. Pemeriksaan oleh APIP dan aparat penegak hukum dilakukan setelah terpenuhi semua unsur laporan atau pengaduan.

Bertempat di Halaman Kantor Bupati Banjar, Rabu Tanggal 29 November 2017 dilakukan penandatangaan Kesepakatan Bersama antara Bupati Banjar dengan

MOMENTUM KOORDINASI APIP DAN APH


Bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 30 November 2017 dilaksanaka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas). Rakorwasdanas dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan internal pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Wakil Presiden RI yang berkesempatan membuka acara rakorwasdanas tersebut, menyampaikan bahwa tujuan dari pemerintah adalah memakmurkan rakyat melalui pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Tahapan pembangunan dilaksanakan melalui

EVALUASI SAKIP KEMENPANRB

Kegiatan evaluasi SAKIP dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.