SHARING SESSION DAN KOORDINASI PERPAJAKAN

Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI (Inpres) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Peningkatan Pengawasan Penerimaan Pajak atas Belanja Pemerintah dan PNBP, bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, Selasa, 21 Agustus 2018, Inspektorat Kabupaten Banjar melaksanakan sharing session dan koordinasi sehubungan dengan implementasi Inpres tersebut dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarbaru. Sharing session dan koordinasi dilaksanakan terkait dengan pengawasan perpajakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pemerintah Desa lingkup Kabupaten Banjar. 

STUDI BANDING INSPEKTORAT KOTA BEKASI

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, Senin, 13 Agustus 2018, Inspektorat Kabupaten Banjar menerima kunjungan kerja Inspektorat Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. Kunjungan kerja diterima oleh Inspektur Kabupaten Banjar Muhammad Rusdi, Sekretaris Moh. Yani dan para Pejabat lainnya di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banjar.

KEBIJAKAN PENGAWASAN 2019

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri menrbtikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Hal tersebut dilakukan untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan.

PENINGKATAN NILAI SAKIP KECAMATAN

Bertempat di Aula Bauntung Beppelitbang, Selasa 31 Juli 2018 dilaksanakan sosialisasi mengenai penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk seluruh Kecamatan Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar. Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan nilai SAKIP pada Pemerintah Kecamatan. 

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Korupsi adalah perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.  Menuirut perspektif hukum, Perbuatan Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI AWAL

PENGUMUMAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI AWAL PENERIMAAN TENAGA KONTRAK INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR TAHUN ANGGARAN 2018

PENERIMAAN TENAGA KONTRAK INSPEKTORAT KABUPATEN BANJAR


Formulir pendaftaran secara online akan dibuka di halaman ini sesuai jadwal yang sudah ditentukan.



Demikian informasi tentang Penerimaan Tenaga Kontrak Inspektorat Kabupaten Banjar.

NOMENKLATUR INSPEKTORAT, SIAP BERUBAH?

Inspektorat Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah dengan type A.
Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat, Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan menyelenggarakan pembinaan

EVALUASI DAN RENCANA KEGIATAN SABER PUNGLI

Bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Banjar, Kamis 28 Desember 2017, dilaksanakan Raoat Koordinasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kabupaten Banjar. Rapat yang dipimpin oleh Wakapolres Banjar selaku Ketua UPP juga dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan seluruh anggota UPP Kabupaten Banjar.
Rapat Koordinasi membahas mengenai evaluasi tahun 2017 dan rencana kegiatan tahun 2018. Wakapolres menyampaikan bahwa berdasarkan instruksi dari Kapolri, sosialisasi tentang pemberantasan pungutan liar diharapkan dilaksanakan sampai ke tingkat desa, khususnya terkait dengan pengelolaan dana desa. Beliau juga menyatakan bahwa pemberantasan pungutan liar menjadi pintu gerbang bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.

RAPAT KOORDINASI UNIT PEMBERANTASAN PUNGLI

Bertempat di Aula Tribrata Polres Banjar, Senin 11 Desember 2017 dilaksanakan Rapat Koordinasi Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) Kabupaten Banjar. Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka evaluasi dan koordinasi pelaksanaan tugas UPP selanjutnya.
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Banjar selaku Wakil Ketua I dan didampingi Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh seluruh anggota UPP Kabupaten Banjar.
Pada sambutannya, Inspektur Kabupaten Banjar menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi dilaksanakan dalam rangka evaluasi kegiatan UPP selama Tahun 2017. Terkait dengan penganggaran, anggaran kegiatan UPP baru di anggarkan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017. Sementara itu juga disampaikan bahwa Sekretariat UPP tetap berada di Kantor Polres Banjar.